SHARE
Aliran dana e-KTP jelas menuju ke Kemendagri

Bukan Anas Urbaningrum namanya kalau dia gentar kepada Mohamad Nazaruddin, mantan koleganya di partai Demokrat dan DPR. Setelah masa-masa indah dari kemesraan yang terjalin dalam pertemanan keduanya, beberapa tahun terakhir ini keduanya seperti anjing dengan kucing, bertengkar terus, saling mengancam, bersiap-siap untuk sama-sama menginggit.

Nazaruddin sudah lebih dulu dipanggil jaksa penuntut umum persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri, Kamis pekan lalu.

Kamis (6/4) ini giliran Anas Urbaningrum.

Saat memberikan kesaksiannya pekan lalu Nazariddin kembali menyerang Anas, menyebut mantan koleganya di Demokrat dan DPR itu turut mengatur pembagian dana dari proyek e-KTP.

Anas pasti akan membantah kesaksian Nazaruddin tersebut. Sebelum memasuki ruang persidangan saja, Kamis pagi tadi, Anas konsisten menyebut Nazaruddin berhalunisasi.

Anas bahkan melontarkan frase baru buat Nazaruddin, yakni kesurupan.

akomik

Anas, bersama Setya Novanto, Ade Komarudin dan Markus Nari adalah empat anggota DPR yang dimintai keterangannya terkait kemungkinan adanya peranan mereka dalam kasus e-KTP ini.

Mereka akan dimintai keterangannya terkait perencanaan, proses penganggaran, hingga pengadaan proyek e-KTP.

Dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum KPK, Anas termasuk anggota DPR yang disebutkan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, disepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran proyek e-KTP sekitar 5,9 triliun.

nasiuduk

“Proses pembahasannya akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar,” demikian antara lain disampaikan Irene Putrie, jaksa KPK, di awal persidangan kasus e-KTP ini.

Dari dakwaan jaksa berdasarkan keterangan Nazaruddin, disebutkan kemudian adanya kesepakatan bahwa Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Baca Juga  Nazaruddin Bantah Adanya Peran Setya Novanto dalam Kasus e-KTP

Untuk realisasi fee, disebut-sebut bahwa Andi membuat kesepakatan dengan Anas dan Nazaruddin mengenai penggunaan anggaran Rp 5,9 triliun itu setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen.

rene

Kesepakatan ketika itu adalah:

1. Sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek.

2. Sisanya 49 persen atau sekitar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke banyak pihak.
Rinciannya:

– Beberapa pejabat Kemendagri termasuk kedua terdakwa sebesar 7 persen atau sekitar Rp 365,4 miliar.
– Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261 miliar
– Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen atau sekitar 574,2 miliar
– Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau Rp 783 miliar