SHARE

Anas Urbaningrum berulangkali menegaska bahwa ia tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Merasa perlu membuktikannya, Anas memohon untuk dikonfrontir dengan Mohammad Nazaruddin, mantan koleganya di Partai Demokrat yang kini menjadi salah satu musuh besarnya.

“Saya minta dipanggil kembali bersama Nazaruddin, mari kita lihat siapa yang terus berbohong. Nazaruddin jangan terus terkesan menyenangkan KPK saja,” tegas Anas, saat memberi kesaksian pada lanjutan sidang e-KTP Kamis (6/4) di PN Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan sebelumnya terdapat beberapa keterangan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang menyudutkan Anas. Mulai dari mengambil dana untuk pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat pada 2010 hingga memberikan uang untuk pencalonan Khotibul Umam sebagai Ketua GP Ansor. Namun semua keterangan itu ditampik oleh Anas.

Anas tetap pada kesaksiannya untuk tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Nazaruddin alami stres kronis karena dua kasus, Hambalang dan pencucian uang, sehingga terganggu dalam mengingat nama atau arah. (Foto: Istimewa)

Jaksa KPK mencecar Anas dengan pertanyaan mengenai Yendra Fahmi. Nama tersebut muncul dalam dakwaan sebagai penyedia akomodasi kongres Partai Demokrat.

Dalam pusaran kasus e-KTP, Yendra juga berperan memberikan aliran uang ke Anas. Meski mengakui bahwa ia mengenal Yendra sebagai ‘teman biasa’ yang berprofesi dengan pengusaha, Anas menampik bahwa tidak ada uang yang mengalir ke rekeningnya melalui perantara Yendra.

“Saya tau nama ini yang disebut menerima dana dari Andi untuk saya katanya. Itu yang saya yakin tidak ada (dananya),” tegas Anas.

Surat dakwaan yang disusun jaksa KPK mencantumkan nama Fahmi Yandri. Dari uang sebanyak USD 500 ribu yang diterima Anas, sebagian di antaranya diberikan oleh Fahmi Yandri.

Uang dari Fahmi, berdasarkan surat dakwaan, digunakan untuk membayar biaya akomodasi Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010.

Baca Juga  Hadirkan 7 Saksi, Ada Andi Narogong dan Gamawan Fauzi (lagi)

“Pemberian tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian bulan April 2010 sebanyak USD 2 juta,” demikian kutipan dari surat dakwaan itu.