SHARE
Menkumham Yasonna Laoly (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan pimpinan MPR membahas sosialisasi empat pilar demokrasi di Jakarta, Kamis (12/3). Sosialisasi empat pilar demokrasi akan dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kemudian akan dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk warga binaan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/Spt/15.

Anas Urbaningrum sudah pernah dimintai keterangannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkat dugaan keterlibatannya dalam kasus proyek e-KTP.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tepatnya diperiksa pada 10 Januari 2017 lalu di Gedung KPK.

Saat itu terpidana kasus korupsi dana pembangunan PPSON Hambalang tersebut membantah tudingan mantan koleganya tersebut.

ianasi

 

“Nazaruddin bohong,” demikian antara lain disampaikan Anas waktu itu.

Dari dugaan keterlibatannya menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri ini Nazaruddin menyebut Anas Urbaningrum mendapat 5,5 juta dolar AS dan Rp 20 miliar.

Meski pun sudah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK namun Anas Urbaningrum tampaknya dijadikan salah satu saksi potensial dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri tersebut.

Menurut keterangan, nama Anas Urbaningrum tertera diantara 133 saksi yang akan dimintai keterangannya kembali pada persidangan kasus ini di PN Tipikor Jakarta. Namun, apakah nazaruddin

Anas akan langsung dipanggil pada persidangan kedua, Kamis (16/3), belum bisa dikonfirmasi.

 

Diketahui ada 133 saksi yang akan dipanggil dalam proses persidangan dugaan korupsi proyek e-KTP ini.

Jumlah saksi yang akan diajukan tersebut bukanlah total keseluruhan saksi yang diperiksa jaksa dalam pengusutan dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri tersebut.

Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK pada persidangan di PN Tipikor Jakarta berencana tidak akan memanggil keseluruhan saksi karena mempertimbangkan jumlah saksi yang amat banyak, yakni 294 orang.

Hanya saksi relevan yang akan dipanggil.

Menurut rencana, persidangan kasus ini akan dilakukan dua kali dalam sepekan, agar target menyelesaikan kasus ini dalam tiga bulan kedepan bisa terpenuhi.

Dalam upaya pemenuhan target tiga bulan itu tim jaksa KPK juga berencana memanggil 10 saksi pada setiap persidangan. Itu jumlah maksimal.

hakimi

Terkait dengan saksi-saksi potensial, ada pemanggilan untuk pihak kementerian keuangan.

Salah satu saksi potensial lainnya adalah Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Politisi PDI Perjuangan ini berada di Komisi II DPR saat proyek e-KTP milik Kemendagri ini mulai coba diterapkan.

Dalam penjelasannya kepada media selama ini Yasona Laoly menegaskan ketidaktahuannya tentang bagi-bagi uang dalam program pengadaan e-KTP itu. Pada saat program itu dimulai, kata Yasona, dirinya yang menjadi perwakilan dari partai oposisi pemerintah mengkritisi program tersebut.

Rapat-rapat terkait program e-KTP di Komisi II DPR kala itu cenderung berlangsung keras.

Baca Juga  Tak Ada Parpol yang Menuntut Anggotanya Cari Dana Lewat Proyek