SHARE

 

Pertemuan pertama antara SN dengan MS dilakukan tanggal 27 April 2015. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor DPR RI melalui permohonan resmi dari PT Freeport kepada ketua DPR. Dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permohnan perpanjangan kontrak, dan sebagai imbalannya Freeport akan bersedia membangun Smelter di Gresik. MS juga menyampaikan jika kontrak tidak dilanjutkan maka pemerintah Indonesia akan dituntut ke pengadilan arbitrase internasional pada bulan Juli tahun 2016.

Pertemuan ke -2 dilakukan tanggal 13 Mei di ruangan rapat lantai 21 Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan. Pembicaraan masih terkait hal yang sama di mana permintaan Freeport dalam pertemuan pertama telah disampaikan oleh SN kepada Presiden dan Presiden dengan tegas menolak membicarakan perpanjangan kontrak. Itulah yang disampaikan oleh SN kepada MS dalam pertemuan ke dua tersebut.

Selanjutnya pertemuan ke -3 dilakuan tanggal 8 juni 2015 yang juga di luar kantor. Pertemuan inilah yang kemudian direkam oleh CEO PT Freeport.  Berdasarkan keterangan SN, 3 pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan dari MS.

Lima bulan setelah pertemuan tersebut, Sudirman Said dengan menggunakan operasi opini publik, mengumumkan perihal adanya anggota DPR yang mencatut nama Presiden untuk meminta saham PT. FI. Sontak publik merespon dengan liar sembari meunutut Sudirman Said menyebutkan nama anggota DPR yang dimaksud.

Merasa mendapatkan respon positif dari gelindingan bola salju opini, SS akhirnya melaporkan nama Anggota DPR tersebut ke MKD pada tanggal 16 November 2015. Dan di hari itu juga surat SS ke MKD langsung bocor ke media dan kembali menyita perhatian publik. Mempermainkan opini publik agar bergerak liar menjadi kekuatan yang efektif bekerja merusak moralitas SN, bahkan sebelum perakara resmi diverifikasi. Bola salju pun terus menggelinding di mana trial by the press terus membangun justifikasi tentang adanya anggota DPR yang melakukan kapling terhadap saham freeport demi kepentingan peribadi.

Mari kita pandag masalah ini dengan akal sehat dan rasional tanpa pretensi menyudutkan pihak manapun. Kita baca apa yang menjadi motif dari MS dan SS membesarkan sebuah pertemuan informal (warung kopi). Dalam pertemuan informal siapapun bebas berbicara apa, karena warung kopi adalah tempat paling egaiter di atas muka bumi. Di warung kopi orang bisa saja mengklaim bulan bumi dan matahari adalah milik mereka, namun apa bisa?

Seperti halnya selorohan minta saham untuk diri pribadi yang sangat tidak mungkin. Karena proses divestasi saham diatur oleh sebuah peraturan perundangan yang sangat ketat dan trasnparan. Ditambah lagi saham yg dimaksud adalah saham peruhaan yang sudah go publik, artinya perusahaan dimiliki oleh banyak orang, sehingga tidak mungkin ada tangan di bawah meja yang bisa bekerja senyap, semua orang pasti tahu.

Kita kembali ke motif, siapakah sebenarnya yang memiliki motif dan bekerja di belakang layar dari begitu dahsyatnya isu papa minta saham mengkorupsi ruang imajinasi publik. Pertemuan yang di lakukan 5 bulan sebelumnya dan tidak pernah ada kelanjutan pembicaraan, tidak juga ada kebijakan yang berubah karenanya, diledakkan dengan dahsyat dan membuat hampir seluruh anak bangsa saling mencurigai dan bersiap saling menerkam. Apakah ada sesuatu yang direbut? Bahwa mereka yang sedang bertarung itu sama sama sedang menjaga kran aliran finansial masing masing?

Kesimpulannya sesungguhnya mereka sedang bertarung atas sesuatu yang tidak ada. Pertarungan ini hanya akan menjadikan kita sebagai anak bangsa menang jadi arang, kalah jadi abu, yang lalu kita semua terbakar api eksistensialis karena memancing pertarngan marwah dan kehormatan masing masing lembaga tinggi negara. Lalu apa sebenarnya yang terjadi, yang membuat parlemen dan eksekutif hampir tidak lagi memiliki saluran komunikasi untuk menyelesaikan hal tersebut dengan kepala dingin sembari membaca the political behind those issues. Antara parlemen dan pemerintah tiba tiba mengalami gridlock dan tidak memiliki skema lain selain zero sum games.

Mari kita kembali menoleh jauh ke belakang. Bahwa sebelum pertemuan pertama tanggal 27 April 2015. Saat di mana Freeport mengajukan pertemuan dan permohonan ke DPR untuk memperpanjang Kontrak, sembari mengancam arbitrase internasional jika tidak penuhi. Ternyata pertemuan yang diiniasi Freeport tersebut adalah respon atas pertemuan tanggal 2 februari 2015 antara pimpinan DPR dengan Presiden di istana Negara. Isi pembicaraan dalam pertemuan para petinggi negara tersebut terungkap dalam transkrip rekaman SN-MS-MR. Presiden Jokowi menyampaikan kepada pimpinan DPR yang dalam bahasa sederhananya menyebutkan Indonesia pada dasarnya tekor dari keberadaan Papua.

Tak seberapa pemasukan yang didapatkan Indonesia dari Freeport, namun Indonesia mengirimkan dana transfer yang jauh lebih besar ke Papua berupa tiap tahunnya berupa Otsus. Hal tersebut di sambut lebih nasionalis lagi oleh Pimpinan DPR dengan mendukung Presiden tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport hingga berakhir masa kontrak tahun 2021. Di sinilah pointnya bahwa tanggal 2 Januari Presiden dan Pimpnan DPR meberikan sinyal keras terkait keberadaan Freeport yang harus tunduk di bawah peraturan negara kesatuan republik Indonesia.

Sinyal inilah yang ditangkap oleh PT.FI dan membuat MS bergerilya melakukan lobby ke Ketua DPR, hingga difasilitasilah sebuah pertemuan pertama tanggal 27 April 2015. Pertemuan yang kemudian direkam oleh Freeport dan membuat gempar seluruh penduduk Republik Indonesia. Jika kita baca secara psikologis, maka seseorang yang dengan sadar sedang merekam sebuah pembicaraan yang melibatkan dirinya, tentu akan mempertimbangkan tiap kata yang dia keluarkan. Namun bagi mereka yang tidak sadar sedang direkam, maka mereka bicara dengan bebas layaknya bebasnya obrolan warung kopi.

Sebuah keadaan yang tidak seimbang jika hasil rekaman tersebut dijadikan justifikasi moralitas dan etiket seseorang. Siapapun bisa disebut sebagai penjahat jika obrolan informalnya disebarkan apalagi dengan dipotong-potong dan di ecer oleh SS ke publik. Imajinasi publik dikorup secara sistematis melalui tiap potongan pembicaraan yang sesungguhnya tidak utuh, dan lalu disebarkan sedikit demi sedikit hingga terakhir SS menyerahkannya secara utuh ke MKD.

Kembali lagi tentang motif dan siapa yang memiliki motif. Pertemuan di lakukan tanggal 6 Juni 2015, yang lalu disampaikan secara verbal kepada SS pada bulan Juli -sesuai pengakuan SS, namun SS baru melaporkannya ke MKD 5 bulan setalahnya. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan dari adanya rentang waktu yang cukup lama tersebut. Tidak mungkin pelaporan SS ke MKD dilakukan secara aksidental, semisal bahwa SS merasa ada ancaman bagi negara jika hal tersebut tidak dilaporkan. Jika alasannya demikian maka pelaporan seharusnya sudah dilakukan sejak bulan Juli ketika SS pertama kali mendengar dari MS.

SS sendiri baru meminta bukti kopian rekaman ke MS pada awal bulan Juli, tepatnya dua minggu sebelum SS melaporkan ke MKD. Ada kurang lebih 5 bulan rentang waktu kejadian percakapan dengan waktu pelaporan, yang artinya pula hal tersebut tidak terjadi secara aksidental, namun penuh perencanaan dan target yang terukur atas tiap tindakan yang diambil.

Kembali lagi ke siapa sebenarnya yang memegang kendali dan memetik untung dari situasi geger yang sengaja diciptakan ini? Untuk melihat hal tersebut secara terang benderang ada baiknya kita menoleh kembali ke sejarah Freeport dan sejarah Republik.

Sesungguhnya bagi pemerintah AS, indonesia ini tidak relevan, karena yang jauh lebih relevan adalah menjaga terjaminnya eksploitasi Freeport. Demi menjaga investasinya AS bisa membangun sebuah negara baru dan atau merontokkan pemerintahan di berbagai negara. Bahkan Indonesia dibuat menjadi ada hanya karena adanya kepentingan AS di Papua.

Inilah yang penting menjadi refleksi bagi seluruh pejabat negara, yang kini sedang terlibat pertarungan hidup mati dalam keadaan blindfolded. Sadarlah bahwa perang antara DPR dan Pemerintah yang semakin menjadi jadi ini sangat berbahaya bagi keutuhan republik. Sebagai bangsa kita harus berkaca pada sejarah, bahwa kini kita sedang diadu dalam skenario yang sempurna demi kepentingan investasi negara asing.

Mari kita lihat, apa sebenarnya kepentingan mejatuhkan seorang SN, siapakah SN, begitu pentingkah SN dihancurkan demi lancarnya investasi Freeport. Sebegitu berbahayakah SN bagi Freeport? Ataukah ternyata bukanlah SN tujuan utama, namun ada agenda yang jauh lebih besar yang sebenarnya sedang direncanakan dari penciptaan huru hara ini?

Pertama, jika disebut SN berusaha melobi saham bodong untuk kepentingan pribadi, maka itu imposible. Karena per 1% saham bernilai sangat mahal dan proses divestasi saham sangat terbuka melalui penawaran berjenjang kepada pemerintah Indonesia. Jika kita sehat membaca transkrip rekaman, maka sesunggunnya tidak ada hal yang cukup istimewa dan atau membahayakan dari sebuah pembicaraan warung kopi yang ternyata juga tak pernah ada kelanjutan.

Lalu yang kedua beredar juga isu bahwa dengan menghancurkan SN sebagai pucuk pimpinan lembaga pengawasan tertinggi di Republik, maka kongkalikong perpanjangan kontrak yang dilakukan SS dengan Freeport dapat berjalan mulus.

Hal tersebut diperkuat oleh sebuah surat jawaban SS sebagai menteri ESDM pada tanggal 7 Oktober yang merespon Surat Freeport di tanggal yang sama, yang berisi sinyal dan lampu hijau bagi Freeport untuk memperpanjang kontrak. Hal ke dua ini juga imposible, karena dengan membikin gaduh seantero jagad justru menjadi blunder juga bagi Freeport untuk bisa bekerja senyap di bawah meja memperpanjang kontrak.

Kini semua mata memandang, tidak hanya DPR tetapi seluruh rakyat Indonesia. Lalu siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini? Jika motif berasal dari Freeport dan atau SS, maka kejadian ini semakin memperberat perpanjangan kontrak.

Kembali lagi mendalami motif, lalu apa motif dari semua ini jika Freeport juga tidak diuntungkan, siapakah sang sutradara yang mengaduk isu begitu dahsyat yang membuat semua Lembaga Tinggi Negara baik Ekskutif, Legislatif Maupun Yudikatif sama sama memasang kuda kuda untuk siap saling menerkam.

Sebuah perang Barata Yudha yang seakan tak ada lagi jalan untuk mundur ke belakang, berbicara secara adat ketimuran. Mari kita berfikiran jernih bahwa kita memiliki keluhuran budaya sebagai orang Timur. Kita bukanlah bangsa Arab yang tidak memiliki tradisi menyelesaikan masalah selain dengan pedang dan perang.

Situasi ini tidak boleh gridlock, harus tetap ada saluran komunikasi baik secara informal maupun formal kelembagaan, untuk membicarakan apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Republik ini. Jika DPR dan juga Pemerintah tidak berpikir sehat dan tetap tidak bisa menahan diri, dalam isu yang seakan mengancam eksistensi kelembagaan masing masing pihak, ditambah lagi kisruh masyarakat sosial media yang semakin memperkeruh situasi, maka kita sebagai negara bangsa akan hancur oleh terjebak dalam skenario Sang Sutradara. Sutradara yang memahami betul struktur psikologis bangsa kita, yang mudah tersulut api amarah berselimut eksistensi.

Sesungguhnya meskipun MS adalah seorang mantan Tentara. Namun dalam hal ini kita tetap harus menempatkannya sebagai CEO yang menjalan kepentingan sebuah perusahaan besar. Perusahaan yang bernilai sangat strategis bagi kepentingan sebuah Negara Adidaya, yang angkuh menganggap diri sebagai polisi dunia.

Freeport tidaklah bekerja semata mata sebagai sebuah korporasi, namun mereka memiliki sistem intelejen yang sangat canggih. Menangkap sinyal menguatnya komitmen antara Presiden dan Pimpinan DPR dalam pertemuan tanggal 2 februari, membuat Freeport menyisir para petinggi negara untuk melakukan siasat.

Penyerahan bukti rekaman dalam waktu 5 bulan paska terjadinya percakapan -yang lalu membikin kegaduhan tak terkendali- bukanlah tanpa motif dan tanpa perhitungan. Kegaduhan yang membuat Freeport sendiri semakin susah mendapatkan perpanjangan kontrak ini adalah ancaman dahsyat yang sedang kita hadapi. Freeport kini juga sedang memainkan politik zero sum games, di mana mereka membikin arena pertarungan hidup mati antar Lembaga Tinggi Negara. Freeport tidak lagi memikirkan keuntungan eksploitasi hingga tahun 2021, karena setelah kegaduhan ini perpanjangan kontrak menjadi utopia.

Semua rakyat kini memantau dan mengirim sinyal kegaduhan yang jauh lebih besar dan mengancam posisi dan jabatan siapapun yang berani mengambil tindakan kontra nasionalis. Sadar tak lagi ada masa depan mengolah bumi Cendrawasih di bawah aturan perundangan Indonesia, membuat Freeport mengambil siasat ekstreem.

Mereka melempar api ke jerami, yang membuat sesama anak negeri saling menerkam. Merugi karena tak lagi memiliki harapan perpanjangan kontrak dengan meciptakan kegaduhan yang belunder, adalah siasat mundur satu langkah untuk merengkuh hal yang jauh lebih besar. Dan hal tersebut adalah Papua berdiri sebagai negara sendiri, sehingga Freeport tak lagi berurusan dengan pemerintah Republik Indonesia.

Inilah ujung cerita yang diinginkan oleh Sang Maha Sutradara. Skenario yang membuat seluruh anak bangsa kalap seakan semuanya sedang berdiri sebagai pahlawan kebenaran, Garda penjaga Republik. Padahal sesungguhnya kita semua semua sedang diadu di dalam sebuah pertarungan eksistensialis, agar lebih cepat saling membunuh.

Pertarungan eksistensialis yang membuat membunuh dan atau terbunuh dirasakan sebagai sebuah kehormatan. Apa ujung dari pertarungan DPR dan Pemerintah yang diinginkan sang Sutradara? Pemberhentian SN akan memancing serangan balik Interplasi atas berbagai persoalan bangsa khusus nya terkait Freeport. Interplasi yang jaraknya sangat dekat proses Impeachment, Impeachment yang tak berjarak dengan kegaduhan, kerusuhan massal dan perang sudara.

Di tengah puncak kegaduhan itulah, Papua akan berdiri sebagai Negara Baru. Maka selamat tinggal UU Minerba yang selama ini mengganggu Freeport. AS akan selalu enjoy bekerja dengan menciptakan negara negara baru, sebagaimana dulu Indonesia diciptakan sebagai negara baru pula demi kepentingan Freeport.

Untuk itu wahai seluruh anak negeri, media massa, pengamat dan para pejabat tinggi negara, hentikanlah kegaduhan ini!!!!. Saudara semua sedang dijadikan pion yang digerakkan dengan kesadaran maya. Semakin Saudara menggunakan kekuatan dan kapasitas yang Saudara miliki, baik secara pribadi, perofesi maupun kelembagaan, maka akan semakin sempurna Saudara terperangkap dalam sebuah skenario penghancuran Republik ini. Hentikanlah,,,!!!

Tak ada yang cukup rasional untuk dipermasalah dari sebuah rekaman yang tidak memiliki efek apapun bagi Republik ini, namun mempermasalahkan rekaman tersebut justru jauh lebih mengancam dan berbahaya serta membuat kita bekerja tanpa sadar merusak keutuhan Republik. Jika Saudara-Saudara tak menahan diri, maka kita semua akan hancur lebur menjadi kepingan Indonesia.