SHARE

Guru  Besar llmu Hukum Pidana Universitas Trisaksi Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH diwawancarai khusus seputar penyedikan kasus dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembahasan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia.

Pakar hukum pidana kelahiran Makassar, 14 Juni 1933 ini adalah lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar, dan Stanford University, AS. Guru besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti ini pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Manado, staf ahli Jaksa Agung, dan Ketua Tim Perumus RUU KUHP.

Berikut intisarinya:

Kita bicara dulu percobaannya. Percobaan itu, ada niat. Ada permulaan dalam pelaksanaannya. Hanya, tidak berhasil, atau diluar kemauan. Misalnya, percobaan pembunuhan orang. Sudah dimasukan racun ke dalam air minumnya.  Orang itu sudah minum, tetapi tidak mati, karena tubuhnya kuat. Jadi, sudah percobaan pembunuhan. Jadi sudah dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan bukan percobaan.

Kalau permufakatan jahat, itu ada dalam Pasal 88 KUHP. Nama aslinya, bahasa Belandanya, “samenspanning”. Bahasa Inggrisnya, conspiracy. Bahasa sehari-hari, persengkongkolan dua orang atau lebih.  Sekali lagi, dua orang atau lebih. Sudah sepakat melakukan kejahatan.

KUHP membatasi unsur permufakatan jahat hanya diberlakukan untuk kejahatan terhadap keamanan negara, misalnya menggulingkan pemerintahan.

Permufakatan jahat, perbantuan dan percobaan dalam KUHP diatur satu-satu, tidak menjadi satu. Itu tertuang dalam Pasal 15. Percobaan, perbantuan, permufakatan jahat, masuk ranah korupsi.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dapat dipidanakan dengan yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Sehubungan dengan rencana Kejaksaan Agung untuk melakukan pemanggilan terhadap Setya Novanto, saya tidak bisa berbicara langsung masalah itu. Saya juga tidak bisa usul atau mengusulkan. Hanya, tentunya patut dipertanyakan, apakah ada unsur-unsur yang memungkinnnya.

Adakah unsur pemaksaannya, unsur pemerasannya? Kalau tidak ada unsur-unsur itu, ya, pemanggilan itu bisa dipertanyakan.”