SHARE

Setelah ditetapkan sebagai tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri Andi Narogong terus diperiksa secara intensif.

Tak kurang dari 29 saksi yang sudah dimintai keterangannya, di cross-check, untuk mengorek keterlibatan atau peranan dari pengusaha rekanan proyek-proyek di Kemendagri tersebut

Ke-29 saksi tersebut adalah bagian dari 133 saksi yang sudah ditetapkan untuk diperiksa kembali terkait kasus dugaan korupsi e-KTP Kemendagri ini.

Dari penelurusan Nasionalisme.net ke-29 saksi yang sudah di cross-check keterangannya untuk tersangka Andi Narogong ini terdiri dari beragam unsur.

Rinciannya, 10 orang dari pihak swasta, 15 orang dari kalangan pejabat dan PNS di Kemendagri serta BPPT, dan sisanya dari advokat, konsultan, pejabat PNRI dan dosen ITB.

gonggong

Sugiharto, mantan pegawai Kemendagri yang sudah jadi terdakwa di kasus ini, termasuk yang dihadirkan kembali di gedung KPK untuk dimintai keterangannya terkait Andi Narogong ini.

Andi Narogong menjadi episentrum atau pusat perhatian dari kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini.

Namanya terus disebut sejak persidangan pertama, 9 Maret, hingga persidangan ke-7 pada Kamis (6/4) lalu.

Dari tujuh persidangan yang sudah digelar di PN Tipikor Jakarta ini paten diketahui jika Andi Narogong sudah terlibat sejak awal di proyek e-KTP ini.

Dari mulai tahap pembahasan anggaran hingga pengadaan barang.

Sidang ke-8, Senin lusa, tampaknya sudah memasuki tahap pengadaan.

mansu

Andi Narogong akan dijadikan salah satu saksi untuk dikonfrontir dengan Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat Kemendagri yang sudah lebih dulu dijadikan terdakwa.

Dalam sidang terakhir, Kamis lalu, Irman dan Sugiharto beberapa kali menyanggah kesaksian dari pihak swasta terkait distribusi anggaran yang dialokasikan oleh Andi Narogong.

Baca Juga  Ini Nama 8 Saksi di Sidang ke-8

Dari informasi yang diperoleh Nasionalisme.net, selain Andi Narogong, ada enam saksi lain yang dihadirkan pada persidangan Senin lusa.

Mereka berasal dari Kementerian Keuangan, BPPT, LKPP, Kemendagri, dan tiga orang dari pihak swasta dari perusahaan berbeda.