SHARE

JAKARTA – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu jadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna yang di gelar Kamis (20/7/2017) sampai Jumat (21/7/2017) awal hari.

Pengesahan RUU Pemilu diwarnai walk out tiga pimpinan sidang, semasing Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Taufik Kurniawan serta Agus Hermanto.

Ketiganya walk out karna fraksinya pilih pilihan B dengan point krusial menyangkut besaran presidential threshold 0 % dalam pengambilan ketentuan itu.

Sesaat ketentuan paripurna sendiri mengesahkan pilihan A dengan presidential threshold 20 % kursi DPR atau 25 % nada nasional.

Pilihan A di dukung partai pemerintah, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai NasDem serta Fraksi Partai Hanura.

Mengenai partai yang mensupport pilihan B yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi PKS.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilainya, sidang paripurna DPR RI semalam tidak lebih jadi tindakan panggung rezim pemerintah serta partai pendukungnya.

Mereka memakai beragam langkah supaya kekuasaan Presiden Joko Widodo berlanjut pada periode ke-2.

Hasil paripurna juga sekalian tunjukkan kalau partai pemerintah sesungguhnya takut Jokowi juga akan kalah dalam Penentuan Presiden 2019.

Lewat RUU Pemilu, prasyarat pencapresan lalu disetujui besarannya 20 % kursi DPR serta 25 % nada nasional.

” Apa yang tersaji dalam paripurna semalam itu bukti kalau rezim pemerintahan Jokowi takut. Dari kekalahan Ahok di Pilkada DKI, rezim ini lalu memakai beragam langkah supaya prasyarat pencapresan 2019 dikuasai rezim Jokowi, ” jelas Andre dalam keterangannya, Jumat (21/7).

Menurut dia, kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI 2017 adalah kenyataan politik yg tidak terbantahkan.

Kenyataan politik yang dapat jadi cerminan pada Pilpres 2019. Rezim pemerintah lalu memaksakan kehendaknya dengan mengesahkan RUU Pemilu walau meremehkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga  Seiring May Day, Ketua DPR Apresiasi Program Jokowi Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

” RUU Pemilu jadi alat untuk meyakinkan Pilpres 2019 cuma dibarengi calon tunggal, supaya Jokowi tidak berjumpa atau head to head dengan Prabowo Subianto. Sesungguhnya sangatlah terang bila partai pemerintah cemas, ” terang Andre.

Ia menyinggung janji untuk janji Jokowi dalam Pilpres 2014 lantas tentang usaha menumbuhkan demokrasi yang sehat.

Dalam sebenarnya, penegakan hukum sebagai ciri pemerintahan yang demokratis jauh panggang dari api. Sebab dalam akhirnya jadi cenderung ke penguasa.

Orang-orang sampai grup yang gawat pada pemerintah dilibas, walau sebenarnya maksudnya baik untuk melindungi pemerintahan yang tegak lurus.

Paling baru, lanjut Andre, dengan dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat Perppu. Walau sebenarnya awalannya di sampaikan pemerintah tetaplah lewat mekanisme pengadilan.

” Janji tinggal janji, jauh panggang dari api. Tidaklah heran bila banyak pihak mengatakan rezim saat ini menuju pemerintahan yang otoriter, ” sekian Andre Rosiade.