SHARE

Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung membuat kesepakataan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani pada 29 Maret tersebut merupakan pembaruan dari kerjasama yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Ada 15 Pasal yang tercantum dalam nota tersebut.

MoU sebelumnya sudah habis pada 2016. Kesepakatan terbaru diberlakukan hingga Maret 2019.

Tiga pekan sudah berlaku sejak MoU diteken, dan pedoman bersama dalam penanganan tindak pidana korupsi itu bukannya mulus-mulus saja diberlakukan.

kunyuklu
Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung H.M.Prasetyo

Banyak pertanyaan yang dikemukakan terkait pedoman tersebut, termasuk dari kalangan politisi di parlemen. Mereka menilai, MoU tersebut hanya upaya untuk melindungi lembaga masing-masing dari jeratan korupsi.

Ada juga yang menilai, KPK sudah masuk angin.

“Saya dengan beberapa teman curiga ada apa ujug-ujug muncul MoU. kalau kami baca raker dengan Kejagung tidak ada hal yang signifikan untuk penegakan hukum. Yang saya tangkap saling melindungi,” kata Junimart Girsang, anggota dewan di Komisi III.

Junimart Girsang lantang melontarkan sinyalemennya saat rapat kerja dengan KPK, Rabu (19/4) lalu.

Tudingan yang sama ia sampaikan sebelumnya saat raker dengan kejaksaan agung. Kala itu Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, nota kesepahaman yang diteken tiga institusi penegak hukum tak dimaksudkan untuk saling melindungi jika ada oknum salah satu institusi yang melakukan tindak pidana.

Kata Junimart, MoU antara KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung otomatis membuat kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap anggota penegak hukum lain terbatas karena harus melapor ke pimpinan lembaga terkait.

Junimart Girsang

Contohnya, kalau selama ini KPK dalam melakukan penggeledahan tidak perlu izin langsung, sekarang harus melapor atau izin dulu.

Kenapa poin itu bisa muncul? Kenapa ada istilah memberi tahu atasan dulu? ini kan aneh, aneh!

Baca Juga  Ini Cara KPK Mendapatkan Pengakuan Para Saksi Selama Penyidikan Kasus e-KTP

Politisi PDIP menyebut MoU ini justru menutup karakter KPK asli KPK yang tidak pandang bulu dan tidak segan dalam menegakkan hukum.

“Ini jadi tidak equal. Hukum tidak jadi equal kenapa tidak dengan institusi lain? Kenapa misalnya kenapa hanya penegak hukum? Terus terang saya meragukan itikad baik dari nota kesepahaman. KPK yang kami kenal tidak begini, tidak memandang siapa pun,” Junimart mempertanyakan.