SHARE

– Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan kalau hasil rapat konsultasi pada Komisi Penentuan Umum (KPU) dengan DPR tidak mengikat.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 9 huruf a UU No 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada).

Hakim konstitusi Aswanto menerangkan pertimbangan MK hingga mengambil keputusan putusan itu.

Aswanto menyebutkan, Undang-Undang 1945 menginginkan terwujudnya pemilu yang jujur.

Untuk wujudkan pemilu yang jujur, KPU jadi instansi penyelenggara mesti berbentuk mandiri serta berdiri sendiri.

” KPU adalah instansi yang kemandiriannya ditanggung dalam Undang-Undang Basic 1945, baik kemandirian historis, systematis, teologis, ataupun antisipatif adalah prasyarat yang tidak bisa ditiadakan manfaat menanggung terselenggaranya pemilu, termasuk juga pilkada, yang demokratis, ” kata Aswanto, dalam sidang putusan di MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

Menurut MK, kata Aswanto, instansi berdiri sendiri yang dalam sistem pembentukan ketentuannya diwajibkan berkonsultasi, serta terikat dengan akhirnya, juga akan mendegradasi kemandirian instansi itu.

MK memiliki pendapat, frasa ” berkonsultasi dengan DPR serta pemerintah ” tidak bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU.

Sebab konsultasi, menurut penalaran yang lumrah, diperlukan untuk proses peranan KPU membuat ketentuan KPU serta dasar tehnis sebagai kewenangannya.

Tetapi, lanjut Aswanto, apabila berlangsung ketidaksepakatan pada beberapa pihak jadi kehadiran ketetapan berkonsultasi dengan ketentuan mengikat juga akan menyandera KPU dalam melakukan kewenangannya merumuskan PKPU.

” KPU jadi instansi yang ditanggung kemandiriannya dalam UUD 1945 tidak bisa tersandera dalam melakukan kewenangannya membuat PKPU, dasar tehnis, karna instansi berikut yang bertanggungjawab dalam penyelengaraan penentuan, ” kata Aswanto.