SHARE

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menyetujui pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Kendati demikian, sehubungan dengan munaslub tersebut, Aburizal Bakrie meminta mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sebagai dasar atau legalitas untuk menggelar Munaslub.

“Harus ada legal standing dari pemerintah,” tegas ARB, Senin sore di arena rapimnas Partai Golkar, JCC Senayan.

Terkaitb dengan legal standing itu, nantinya pemerintah bisa mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.

Masa kepengurusan Munas Riau sudah habis pada Desember 2015. Adapun Munas Bali belum disahkan pemerintah.

Kedua hasil kepengurusan tersebut sama-sama dipimpin oleh ARB sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

Tentang rencana munaslub, waktu dan tempat penyelenggaraannya akan ditentukan paling lambat bulan Juni 2016 atau sebelum Ramadhan.

Saat ini mayoritas fungsionaris Golkar pimpinan ARB optimistis pihak pemerintah pasti akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Riau atau Munas Bali.

Pemerintah sudah memberikan sinyal dengan mengirim Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada pembukaan Rapimnas, Sabtu lalu.