SHARE

Ikut serta masalah sangkaan korupsi penyewaan tempat negara, Asisten 1 Bagian Pemerintahan Pemerintah Kota Makassar, Sabri ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar), Senin (10/7/2017).

Sesudah di check sepanjang 5 jam oleh penyidik Tindak Pidana Spesial (Tipidsus) di lantai 5 Kejati Sulselbar, Sabri segera digiring ke Instansi Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 A Makassar untuk melakukan penahanan.

Massa simpatisan yang mulai sejak pagi ada di kantor Kejati Sulsel tidak berkutik saat lihat Sabri dibawa ke Lapas Klas 1 A Makassar memakai mobil dengan pengawalan ketat jaksa.

Asisten Tipidsus Kejati Sulsel, Pekerjaan Utoto yang didampingi Kasi Penkum, Salahuddin menyebutkan, Sabri diputuskan jadi tersangka dalam sangkaan tindak pidana korupsi penyewaan tempat negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar pada th. 2015.

Menurut Pekerjaan, penahanan dikerjakan berdasar pada surat perintah Kepala Kejati Sulselbar bernomor : PRINT-412/R. 4. 5/Fd. 1/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 s/d 29 Juli 2017 di Lapas Klas 1 A Makassar.

” Dalam perkara itu, tersangka dalam kemampuannya jadi Asisten 1 Bagian Pemerintahan seakan-akan mengatasnamakan Pemerintah Kota Makassar dalam memfasilitasi penyewaan tempat negara pada PT PP untuk pembangunan Makassar New Port. Dalam masalah ini, tersangka sudah merugikan negara sebesar Rp 500 juta, ” tuturnya.

Pekerjaan menyatakan, Kepala Kejati Sulselbar Jan S Maringka menahan tersangka jadi pintu masuk untuk penyelidikan reklamasi sekitar Pantai Makassar yang disangka tidak cocok ketetapan.

” Kita tunggulah kenyataan persidangan lah. Tidak tutup peluang ada tersangka baru. Dalam masalah penyewaan tempat Buloa ini, telah tiga tersangka yang kita tahan. Terkecuali Sabri, terlebih dulu A Jayanti Ramli serta Rusdin yang mengakui jadi yang memiliki tempat telah ditahan lebih dahulu, ” tegasnya.

Terlebih dulu sudah dikabarkan, penyidik Kejati Sulselbar menahan 2 orang warga, Rusdin serta Jayanti, yang terima sewa tempat negara dari PT PP sebagai pelaksana project pembangunan Makassar New Port sebesar Rp 500 juta.

Dalam perkara ini, ke-2 tersangka mengaku jadi yang memiliki surat garapan th. 2003 atas tanah negara yang disebut akses ke project pembangunan Makassar New Port.

Ke-2 tersangka terima sewa tempat dari PT PP sebagai pelaksana pembangunan New Port Makassar dengan lama sewa 1 th.. Walau sebenarnya di ketahui kalau surat buat yang dipunyai th. 2003 itu, tempatnya masih tetap berbentuk laut sampai th. 2013. Karena perbuatan ke-2 tersangka, negara dirugikan sebesar sebesar Rp 500 juta.