SHARE

Musim gaduh baru saja terlewati, tetapi 2016 tetap diprediksi sebagai tahun sarat kehebohan. Tak terkecuali dari jagat politik. Baru saja memulai masa kerja setelah menjalani reses akhir tahun, kehebohan sudah melanda parlemen.

Junimart Girsang, vokalis dari PDIP, pagi-pagi sudah harus menghadapi cobaan karena diadukan telah melanggar kode etik. Ini terkait dengan posisi nya sebagai anggota sekaligus wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), alat kelengkapan dewan yang tupoksinya mengadili pelanggaran etika anggota parlemen.

Ironisnya kini justru Junimart Girsang yang disebutkan telah melakukan pelanggaran etika karena dinilai tidak menjaga kerahasiaan informasi dalam sidang MKD. Junimart yang dikenal dengan wartawan,  dilaporkan telah membocorkan subtansi dari sidang MKD kepada media-massa.

Pengaduan atas dugaan pelanggaran etik Junimart Girsang diajukan oleh seorang warga Sumatera Utara bernama Agus Susanto. Dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumut tersebut menyampaikan laporannya ke sekretariat MKD pada 4 Januari 2016 lalu.

Karuan saja parlemen heboh. Maklum, dalam kapasitasnya sebagai salah satu wakil ketua MKD, Junimart Girsang sangat kondang. Apalagi sidang-sidang MKD belakangan ini menyedot perhatian seluruh kalangan.

“Benar saya yang melaporkan. Pak Junimart sebagai Pimpinan MKD, salah satu hakim yang memberi atau mengusut kasus kode etik tidak boleh berbicara kasus yang dia tangani,” demikian antara lain dikemukakan Agus Susanto saat diklarifikasi.

“Beliau tidak bisa membedakan posisi sebagai hakim dan politisi. Ini jelas melanggar,” jelas Agus.

Apa saja dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Junimart Girsang? Dalam laporan Agus Susanto, ada empat pelanggaran etik yang dilakukan oleh politisi PDIP tersebut.

Pertama, tentang pernyataannya kepada media massa terkait sidang kasus perkara pemukulan yang melibatkan anggota DPR Mulyadi dan Mustafa Assegaf. Kedua, saat Junimart berbicara ke media tentang materi aduan dan proses verifikasi dalam sidang perkara penggunaan Kop Surat DPR yang dilakukan Henry Yosodiningrat.

Ketiga, saat Junimart berbicara tentang materi dan proses verifikasi perkara pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan konglomerat yang kandidat capres ASDonald Trump. Dan keempat, Junimart membuka ke publik materi dari kasus pertemuan antara Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin dengan Ketua DPR (waktu itu) Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid.

Untuk mendukung atau memperkuat laporannya Agus Susanto melampirkan kliping dari pemberitaan surat-kabar yang memuat pernyataan Junimart Girsang pada empat kasus tersebut di atas. Agus Susanto juga menyerahkan video pemberitaan dari empat kasus yang sama.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Peraturan DPR tata beracara MKD, Pimpinan dan anggota MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang MKD.

Sebuah contoh menarik, ketika Ridwan Bae melaporkan Akbar Faisal karena diduga telah membocorkan audio (suara) dari Setya Novanto saat memberikan pembelaannya di sidang MKD terkait kasus Freeport, awal Desember 2015 lalu. Akbar Faisal kemudian dinon-aktifkan dari MKD, digantikan oleh Victor Laiskodat.*