SHARE

Banyak kejanggalan dalam kasus proyek e-KTP Kemendagri yang disebut-sebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun dari total anggaran sekitar Rp 5,9 triliun. Dadi lebih dari 40-an nama dari berbagai institusi negara dan swasta yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP Kemendagri ini, dua diantaranyan sudah meninggal dunia.

Adapun pihak yang disebut dalam dakwaan namun sudah meninggal dunia itu adalah Burhanuddin Napitupulu dan Mustoko Weni, yang merupakan anggota Komisi II saat pembahasan proyek e-KTP mulai digulirkan tahun 2009.
Burhanuddin meninggal dunia akibat terserang penyakit jantung mendadak saat bermain golf di lapangan golf Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 21 Maret 2010. Sedangkan Mustoko Weni meninggal pada 18 Juni 2010.
Burhanuddin-Napitupulu
Dalam dakwaan, nama Burhanuddin disebut pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, terdakwa I (Irman) dimintai sejumlah uang oleh Burhanuddin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR RI, agar usulan Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK (KTP elektronik) dapat segera disetujui oleh Komisi II DPR RI.
Walau demikian, hal itu hanya berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penyidik KPK dalam pengembangan kasus e-KTP Kemendagri dengan terdakwa dua pejabat dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yakni Irman dan Sugiharto.
mustokoweni
Dalam dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, pada sidang pertama kasus e-KTP Kemendagri ini Kamis (9/3) lalu, dipaparkan mengenai peristiwa bagi-bagi uang dari Andi Agustinus atau Andi Narogong kepada anggota DPR.
Disebutkan bahwa bagi-bagi uang disebut dilakukan di ruang kerja anggota komisi II DPR, Mustoko Weni, di Gedung DPR RI, bulan September-Oktober 2011. Disebutkan juga  Mustoko Weni turut menerima uang sebesar 400 ribu dollar Amerika Serikat (AS).
Tak kurang dari Dewan Pakar Partai Golkar yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan proses hukum bagi dua anggota dewan yang sudah meninggal dunia tersebut.
 
Dalam rapat Dewan Pakar Partai Golkar pada Selasa (14/3) malam lalu soal itu mengemuka kembali. Agung Laksono, ketua Dewan Pakar, menyebutkan bahwa seyogyanya KPK memiliki bukti-bukti kuat terkait dugaan keterlibatan dua anggota dewan yang sudah meninggal dunia itu.
 
Menanggapi hal ini pihak KPK berdalih, menyebutkan bahwa mereka sudah mengantongi bukti terkait perkara dugaan korupsi e-KTP meskipun ada pihak terkait yang sudah meninggal dunia. Bukti-bukti ini akan dibeberkan dalam persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
mustoko1
“Yang kami uraikan tentu saja fakta-fakta yang terjadi saat itu. Kalau ada saksi yang tidak bisa dimintai keterangan lagi, tentu KPK punya alternatif bukti lain untuk tetap bisa menangani perkara ini secara maksimal,” tanggap Febri Diansyah, jubir KPK.
Febri menegaskan paparan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto sudah berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan para saksi, termasuk tersangka. KPK sudah siap membuktikan hasil penyidikan dugaan korupsi e-KTP dalam sidang lanjutan para saksi, yang mulai didengarkan pekan depan.

“Tentu saja yang kita tuangkan dalam dakwaan itu adalah fakta-fakta dan informasi yang kita dapatkan dari bukti-bukti yang ada. Memang ada saksi yang saat ini sudah meninggal dunia. Tentu tidak bisa dimintai keterangan dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lagi. Dakwaan-dakwaan tersebut kita susun berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nanti akan kita uraikan satu per satu soal tempat, orang-orang, atau peristiwa-peristiwa yang terkait di sana,” jelasnya.

Kita tunggu