SHARE

Palangka Raya – Palangka Raya, Kalimantan Tengah jadi satu diantara pilihan wacana perpindahan ibu kota negara. Jumlah urbanisasi dari efek perpindahan ibu kota di kuatirkan menaklukkan jumlah orang-orang Kalimantan tengah yang cuma sejumlah 2 juta jiwa. Lalu bagaimana nasib orang-orang Kalimantan tengah?

” Pastinya akan berlangsung transformasi society dari tradisionil ke modern society. Yang ke-2, tentu ada yang dimaksud asimilasi. Serta itu berlangsung pencampuran, keadaan berikut yang alamiah, ” tutur Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Ibnu Elmi AS Pelu, Kamis (12/7/2017).

Ibnu menerangkan keadaan alamiah itu mesti di dukung oleh pemerintah pusat serta daerah bila nanti ibu kota negara geser ke Kalimantan tengah. Pemerintah dapat juga lakukan transmigrasi lokal untuk mengubahkan orang-orang pedalaman Kalimantan tengah ke tempat yang produktif. Sumber daya orang-orang pedalaman juga harus dibina oleh pemerintah supaya lebih produktif.

” Misalnya, transmigrasi janganlah dipaksa dari luar, namun juga lokal. Maka dari itu dibuatlah alur, berupa negara yang mengasuh. Dari dalam Kalimantan tengah saja yang ditransmigrasikan, berarti kita mengangkat mereka ke tempat produktif dari tempat yg tidak dapat disentuh pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah, serta kita alihkan ke daerah yang dapat disentuh infrastrukturnya, ” tuturnya.

Ibnu mengatakan keadaan sosial politik orang-orang Palangka Raya sudah punya kebiasaan dengan sistem asimilasi dengan orang-orang pendatang. Hal semacam ini tampak dari berbaurnya orang-orang lokal dengan orang-orang pendatang yang bekerja di perkebunan yang berada di Kalimantan tengah.

” Misalnya, sebenarnya berapakah luas sich perkebunan di Kalimantan tengah yang telah digerakkan oleh investor dari luar? Luas kebun kok yang dikelola investor itu, ” tuturnya.

” Maksud saya, saat kebijakan mengenai lokasi itu jadi lokasi ibu kota negara, ini masih tetap luas lokasi perkebunan kok, dari beberapa berapakah ikatan entrepreneur perkebunan kelapa sawit se-Kalteng, lebih luas itu. Umpamanya pengalengan industri ikan air tawar, akhirnya ada yang mengakomodasi. Jadi kebijakannya tidak sentralis hanya lokasi Ibu Kota negara itu saja, ” imbuhnya.

Ibnu juga mengatakan tempat lokasi Kalimantan tengah siap terima urbanisasi besar-besaran dari perpindahan ibu kota negara. Tetapi, dia merekomendasikan pusat pemerintahan negara ada dalam satu lokasi yang di dukung penyangga lokasi beda sebagai penggerak ekonomi warga lokal.

” Tidak ada problem, Kalimantan tengah itu luas, ini yang maksud saya mesti diputuskan kluster. Jadi kluster Ibu Kota pemerintahan itu, benar-benar perkantoran saja. Cuma, yang menyandang aktivitas ekonomi itu keperluan kegiatan kantor, umpamanya di situ untuk makan pagi, siang, serta malam juga meeting. Serta untuk stay-nya, tidak bisa di kluster yang itu (pusat pemerintahan), ” tutupnya.