SHARE

DPRD DKI Jakarta mengadakan dua rapat paripurna dalam rencana mengulas Rancangan Ketentuan Daerah (Raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/7/2017).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham ” Lulung ” Lunggana menyebutkan, dua rapat paripurna itu di gelar untuk percepat kajian serta pengesahan raperda yang mengatur kenaikan tunjangan mereka.

” Iya (untuk percepat) karna kami kan DKI paling lambat ya, ” tutur Lulung.

Sesuai sama Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, perda itu mesti usai maksimum pada 2 September 2017. DPRD DKI Jakarta menempatkan tujuan penyelesaian lebih cepat, yaitu Agustus.

Asisten pribadi

Dalam rapat paripurna itu, Fraksi Partai Hanura menyarankan ada asisten pribadi untuk tiap-tiap pimpinan serta anggota DPRD DKI Jakarta.

” Fraksi Partai Hanura menyarankan supaya didalam Raperda mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta bisa ditata pasal sendiri mengenai asisten pribadi pimpinan serta anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta, ” kata anggota Fraksi Partai Hanura Syarifuddin.

Fraksi Partai Hanura menilainya beban kerja pimpinan serta anggota DPRD DKI begitu tinggi. Karenanya, asisten pribadi diperlukan.

” Karna beban serta intensitas kerja yang begitu tinggi dari pimpinan dewan ataupun anggota dewan di Propinsi DKI Jakarta, mengingat kekuatan keuangan Propinsi DKI Jakarta yang begitu cukup untuk sediakan asisten pribadi (aspri) untuk tiap-tiap pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD, ” tutur Syarifuddin.

Saran ada asisten pribadi itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 mengenai Pemerintahan Daerah serta Ketentuan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017. Pasal 215 ayat 2 huruf d UU Nomor 23 Th. 2014 mengatakan kalau Sekretaris DPRD memiliki pekerjaan untuk sediakan serta mengoordinasikan tenaga pakar yang dibutuhkan DPRD dalam melakukan peranannya sesuai sama keperluan.

Disamping itu, Pasal 20 ayat 1 huruf c PP Nomor 18 Th. 2017 menyebutkan kalau pembentukan grup pakar atau tim pakar alat kelengkapan DPRD adalah sisi dari berbelanja penunjang aktivitas DPRD yang disiapkan untuk mensupport kelancaran peranan, pekerjaan, serta wewenang DPRD.

Pasal 23 ayat 2 PP itu juga mengatakan kalau grup pakar atau tim pakar alat kelengkapan DPRD seperti disebut pada ayat 1 paling banyak 3 orang untuk tiap-tiap alat kelengkapan DPRD. Dengan terdapatnya ketentuan itu, semuanya fraksi di DPRD DKI Jakarta juga menyarankan ada tim pakar.

Tetapi ada yang menyarankan jumlah tim pakar yang disiapkan memperhitungkan beban kerja anggota dewan sampai pakar yang menempel untuk tiap-tiap anggota DPRD.

Keinginan juga akan dievaluasi

Ketua Tubuh Pembentukan Ketentuan Daerah (Bampeperda) DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana menyebutkan juga akan mengulas semuanya saran fraksi-fraksi dengan semuanya anggota Bampeperda.

” Semuanya referensinya itu berada di Ketentuan Pemerintah Nomor 18, tidak bisa berubah. Bila rekan-rekan menyarankan 1 orang staf pakar, kami juga akan pelajari besok karna besok kami juga akan ulas dengan internal, ” tutur Lulung.