SHARE

JAKARTA — Belum juga satu hari disahkan jadi Undang-undang, pasal dalam UU Pemilu juga akan diujimaterikan sekumpulan orang-orang ke Mahkamah Konstitusi. Terutama, berkaitan ketentuan pasal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 % pencapaian kursi DPR atau 25 % pencapaian nada sah nasional yang baru di ambil ketentuan dengan aklamasi dalam rapat paripurna DPR.

Pihak yang sudah meyakinkan juga akan menuntut pasal itu yaitu pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebentar sesudah UU Pemilu disahkan. ” 20 Juli 2017 DPR sudah mensahkan RUU Pemilu yang mengambil keputusan kehadiran presidential treshold 20 %. Secepat mungkin saja sesudah RUU ini di tandatangani oleh Presiden serta dimuat dalam lembaran negara, saya juga akan memajukan permintaan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, ” tutur Yusril dalam info tertulisnya, pada Jumat (21/7).

Menurut dia, perjuangan politik partai-partai yang menampik ada presidential threshold sudah usai. Sesudah partai itu tidak berhasil memperjuangkan, 0 % presidential threshold jadi perjanjian dengan diantara fraksi-fraksi DPR.

” Saat ini jadi pekerjaan saya untuk membuat alasan konstitusional untuk tunjukkan kalau kehadiran presidential treshold dalam pemilu serentak yaitu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45, ” tutur Yusril.

Yusril mempertanyakan, materi yang tertuang dalam pasal itu yang menyebutkan ” Pasangan calon presiden serta wapres diusulkan oleh partai politik atau paduan partai politik peserta penentuan umum sebelumnya proses penentuan umum ” berkaitan penentuan umum sebagai referensi. Karena itu, jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan kalau pemilu untuk pilih anggota DPR serta DPRD.

Kalau, menurut Yusril, pengusulan capres serta cawapres oleh parpol peserta pemilu itu mesti dikerjakan sebelumnya pemilu DPR serta DPRD. Tetapi, karna dikerjakan dengan serentak, jadi presidential treshold harusnya tak ada.

Baca Juga  Menentang Jokowi, PAN: Tolak Perppu Ormas, Beda Pendapat UU Pemilu

” Terlebih pemilu serentak, yang pencapaian kursi anggota DPR-nya belum juga di ketahui untuk semasing partai, ” katanya.

Karena itu, dia mengharapkan, MK jadi pengawal penegakan konstitusi bisa jernih dalam mengecek permintaan pengujian UU Pemilu ini. Dia menilainya, pihak-pihak yang memperjuangkan presidential threshold tetaplah ada pasti juga akan menjaga benar-benar point itu, jadi usaha mengamankan kebutuhan presiden Joko Widodo di Pemilu 2019 yang akan datang.

” Kebutuhan Presiden Jokowi serta parpol-parpol pendukungnya begitu besar untuk menjaga apa yang sudah mereka putuskan. Tetapi, saya mengharapkan, MK tetaplah tidak bisa diintervensi oleh siapa saja, ” kata Yusril.

Rapat paripurna DPR Kamis (20/7) malam mengesahkan RUU Pemilu jadi UU Pemilu. Tetapi, rapat terlebih dulu memutus dengan aklamasi paket A lima gosip krusial yang diisi ambang batas parlemen 20-25 %, ambang batas parlemen empat %, system pemilu terbuka, cara konversi nada sainta lague murni serta alokasi kursi per dapil 3-10.

Tetapi, rapat dihiasi tindakan walk out empat fraksi yaitu Partai Gerindra, Demokrat, PKS serta PAN yang menampik dikerjakan voting pada Kamis (20/7 malam hari ini. Hal semacam ini juga yang membuat pimpinan sidang terlebih dulu Fadli Zon turut walk out hingga lalu di ambil alih oleh Ketua DPR Setya Novanto.

” Berdasar pada perhitungan jumlah hadirnya anggota dengan fisik dalam rapat paripurna ini dengan jumlah keseluruhan 538 serta yang pro pilihan A jumlahnya 322, serta pilihan B 216, karna memiliki yang masih tetap berlainan jadi kita putuskan kalau pilihan A dengan aklamasi kita setujui. Apakah sepakat? ” tutur Novanto di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (21/7).