SHARE

JAKARTA – Sekitaran 10 ribu nelayan se nusantara dari mulai Sepantura Jawa, Lampung, Sumut, Bitung, Maluku, Merauke, Kalimantan barat, Banten, Jakarta juga akan mengepung Istana pada Selasa (11/7/2017).

Mereka juga akan mengemukakan penderitaan sepanjang nyaris tiga th. karena beberapa kebijakan Menteri KKP.

Kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dipandang tidak memperhitungkan segi sosial-ekonomi, terutama beberapa nelayan.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan pihaknya sudah memfasilitasi nelayan berdialog dengan pemerintah untuk menangani masalah itu.

” Telah nyaris 3 th. kita kerjakan, tetapi belumlah ada jalan keluar, ” kata Daniel lewat pesan singkat, Selasa (11/7/2017).

Karena itu, Daniel mengharapkan supaya selekasnya dikerjakan dialog terbuka dengan pemerintah agar lalu ada pemecahannya.

” Selekasnya kerjakan dialog sebelumnya rakyat geram, karna masalah perut keluarga mereka terampas tanpa ada jalan keluar, ” ungkap Politikus PKB itu.

Kebijakan KKP,, menurut Daniel, begitu merugikan keyakinan rakyat pada Presiden Jokowi.

Menurut dia, hal tersebut adalah kebijakan yang begitu tidaklah perlu, membebani pemerintah, membuat nelayan serta perikanan nasional bangkrut. Banyak masalah strategis pemerintah yang perlu yang membutuhkan daya.

” Dalam histori Indonesia, baru kesempatan ini beberapa ribu nelayan turun ke jalan. Terlebih dulu nelayan tidak sempat tindakan. Itu pertanda masalah sangatlah serius. Selekasnya cabut untuk melindungi keyakinan rakyat, ” ungkap Daniel.

Komisi IV, kata Daniel, mendorong selekasnya dikerjakan dialog serta dibuat Tim Berdiri sendiri Terpadu yang terbagi dalam pemerintah, nelayan, beberapa pakar, serta stakeholder yang lain untuk membedah semua kebijakan dengan terbuka sesuai sama kenyataan serta data lapangan.

” Dari Tim ini kita hasilkan kebijakan yang dapat membuat nelayan serta perikanan nasional jaya, bukannya hancur lebur seperti sekarang ini, ” tegas Daniel