SHARE

Sesudah jalan nyaris setahun, MK akan mengambil keputusan permintaan uji materi Pasal 9 huruf a UU No. 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada).

Pasal ini mewajibkan Komisi Penentuan Umum (KPU) untuk berkonsultasi dengan DPR serta Pemerintah dalam membuat Ketentuan KPU (PKPU).

Hasil konsultasi yang dikerjakan itu berbentuk mengikat untuk KPU.

Komisioner KPU periode 2012-2017 lalu memajukan uji materi pasal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karna terasa prinsip kemandiriannya terganggu.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, jadi instansi penyelenggara pemilu, KPU ditanggung kemandiriannya dalam mengadakan semua bentuk kewenangannya.

Satu diantara kewenangan yang dipunyai KPU yaitu membuat ketentuan jadi ketetapan tehnis penyelenggaraan pemilu.

” Saat kewenangan itu tergantung serta diintervensi oleh pihak beda seperti DPR serta Pemerintah, sudah pasti prinsip kemandirian KPU jadi penyelenggara pemilu jadi terganggu, ” kata Titi dalam info tertulis, Minggu (9/7/2017).

Ia meneruskan, terganggunya kemandirian KPU dalam membuat ketentuan, bukan sekedar menyebabkan masalah rencana serta etika saja.

Dalam praktek, sistem pengaturan Ketentuan KPU sudah dapat dibuktikan dintervensi jauh oleh DPR serta Pemerintah.

Bahkan juga, papar Titi, dalam proses Pilkada 2017 waktu lalu, DPR serta Pemerintah “memaksa” KPU untuk memasukkan ketetapan prasyarat pencalonan yang memperbolehkan orang yang masih tetap berstatus terpidana.

Akhirnya, terpidana percobaan dinyatakan penuhi prasyarat jadi calon kepala daerah.

Walau sebenarnya, menurut Titi, rumusan didalam Pasal 7 huruf g UU No. 10 Th. 2016 dengan jelas mengatur kalau orang yang dapat dinyatakan penuhi prasyarat jadi calon kepala daerah yaitu yang telah berstatus jadi bekas terpidana.

Hingga orang yang melakukan pidana percobaan, status hukumnya yaitu seseorang terpidana, serta tentunya belum juga jadi bekas terpidana.

Tetapi, frasa harus serta mengikatnya KPU untuk ikuti hasil konsultasi dengan DPR serta Pemerintah dalam membuat PKPU, membuat etika yang tidak mematuhi UU Pilkada itu dimasukkan kedalam PKPU mengenai Pencalonan.

Putusan MK besok, kata Titi, pasti akan jadi fondasi serta penegasan perlu untuk kemandirian kelembagaan penyelenggara pemilu.

Kelembagaan penyelenggara pemilu pasti bukan sekedar KPU, namun juga Bawaslu.

” Putusan MK akan memberi perlindungan serta kepastian pada ketetapan mekanisme konsultasi dalam membuatan Ketentuan KPU, didalam RUU Pemilu yang tengah dibicarakan oleh DPR serta Pemerintah, ” tutur Titi.

Ia menyebutkan, penyelenggara pemilu yang mandiri, yaitu satu diantara prasyarat proses pemilu yang demokratis.

Titi menilainya, pengalaman konsultasi dalam menyususn Ketentuan KPU dalam perjalanannya, malah jadikan ruangan untuk mengintervensi KPU, bahkan juga memasukkan etika yang jelas bertentangan dengan UU.

” Oleh karenanya, Putusan MK yang memberi perlindungan serta kepastian pada kemandirian kelembagaan penyelenggara pemilu akan menunjukkan kalau MK yaitu pelindung konstitusi serta penjaga demokrasi sebenarnya, ” lanjut dia.