SHARE

Sidang putusan praperadilan Miryam S Haryani versus Komisi Pemberantasan Korupsi akan digelar Selasa (23/5) besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa yang akan memenangkan praperadilan ini? Miryam S Haryani atau KPK?

Miryam, politisi Partai Hanura yang kini menjadi anggota Komisi V DPR, ditersangkakan melanggar Pasal 22 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Atas penetapan tersangka tersebut, Miryam pun melakukan upaya hukum praperadilan dengan menggugat kewenangan KPK dalam memberikan status tersangka keterangan tidak benar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang praperadilan dilakukan beberapa kali, dipimpin oleh hakim tunggal Asiadi Sembiring. Kubu KPK melalui kepala biro hukumnya, Setiadi, dalam persidangan sempat melontarkan kata-kata bernada melecehkan kepada tim kuasa hukum Miryam yang diketuai oleh Aga Khan. Setiadi meminta agar Aga Khan dkk tidak mati-matian membela Miryam yang tersangka korupsi. Pernyataan Setiadi yang pongah itu membuat hakim Asiadi Sembiring memperingatkannya.

kuasahukum1
Tim kuasa hukum Miryam S Haryani sempat diancam oleh wakil KPK di sidang praperadilan

Masyarakat menaruh perhatian cukup besar pada persidangan praperadilan Miryam vs KPK ini. Banyak elemen masyarakat yang bersimpati pada perempuan separuh baya yang pernah mengetuai Srikandi Hanura tersebut. Mereka memberikan perhatiannya dengan turut menyasikan proses persidangan di PN Jaksel dan mendukung tim kuasa hukum Miryam

Seandainya tidak ada intervensi kepada majelis hakim PN Jaksel yang menyidangkan perlawanan Miryam terhadap lembaga antirasuah yang terlalu jemawa dan kerap kebablasan ini, hakim tunggal Asiadi Sembiring mestinya memenangkan gugatan Miryam.

Dukungan untuk proses kemenangan gugatan Miryam sebelumnya juga sudah disampaikan dari keterangan dua sakli ahli yang dihadirkan di persidangan ini. Mereka, yakni Dr. Chairul Huda dan Dr. Mudzakir, sama-sama menyesalkan penetapan tersangka kepada Miryam oleh KPK.

Baca Juga  Praperadilan Miryam vs KPK: Penetapan Tersangka untuk Miryam tak Sah
kuasahukum3
Miryam S Haryani, gugatannya terhadap kesewenangan KPK menuai simpati

Dr. Chairul Huda adalah pakar hukum pidana yang merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah, Ciputat, Jakarta. Sedangkan Dr.Mudzakir merupakan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kuasa hukum Miryam juga menyertakan barang bukti berupa dokumen untuk memperkuat argumennya.

Dari keterangan Dr. Chairul Huda dan Dr.Mudzakir, langkah KPK yang menetapkan Miryam S. Haryani sebagai tersangka pemberi keterangan palsu dalam persidangan e-KTP adalah keputusan keliru. Penetapan tersangka oleh KPK di suatu kasus yang perkaranya masih disidangkan bisa disebut sebagai suatu intimidasi terhadap majelis hakim atau para saksi lainnya.

Hal itu juga bisa menjadi preseden buruk. Kedepannya, tidak boleh ada lagi hakim dalam menjalankan tugasnya diintimidasi, atau saksi-saksi lain diintimidasi, dengan cara ada saksi ditetapkan sebagai tersangka karena mencabut BAP.