SHARE

JAKARTA – Staf Spesial Presiden bagian Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menyebutkan tempat Presiden Joko Widodo sekarang ini yakni menanti hasil dari Panitia Spesial Hak Angket mengenai KPK.

Johan Budi menyebutkan kalau Presiden sebagai instansi eksekutif tidak dapat mencampuri apa sebagai ranah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai instansi legislatif.

“Presiden itu dalam domain kekuasaan eksekutif tidak masuk legislatif, ” tutur Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Johan Budi menyebutkan Presiden Jokowi baru dapat melakukan tindakan jika telah keluar hasil referensi dari Pansus Hak Angket KPK yang melemahkan atau bahkan juga memohon KPK dibubarkan.

“Ketika Presiden masuk domain kekuasaannya sebagai eksekutif jadi dia juga akan menampik karna membubarkan itu tidak cuma melemahkan, membubarkan. Tentu Presiden tidak ingin. Saat domain dia ada disitu memastikan sikap dia tentu tidak ingin, telah dapat di pastikan juga akan menampik keinginan itu. Nah itu sikapnya tegas Presiden. Menguatkan. Konkrit, ” kata Johan.

Masalah usaha pelemahan KPK, Johan Budi mengakui sempat membaca kalau ada anggota pansus yang mengemukakan ada peluang hasil pansus juga akan membubarkan KPK.

“Kan ada satu diantara anggota DPR yang sempat katakan mungkin referensi angket itu membubarkan KPK. saya sempat baca itu. Tidak tahu siapa yang ngomong, ” ucap Johan.

Tetapi karna tempat sekarang ini belumlah ada hasil, jadi Johan tidak mau berspekulas tentang arah maksud dari Pansus Hak Angket KPK.

“Kalau hak angket melemahkan atau tidak kita kan belum juga tahu maksud hak angket apa, ” kata Johan.

Baca Juga  Inilah Bukti Kecurangan dan Korupsi di KPK