SHARE

Partai Gerindra bersiap memajukan uji materi apabila DPR mengesahkan pilihan presidential threshold sebesar 20 % kursi atau 25 % nada nasional.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi’i, menyebutkan kalau penghilangan presidential threshold adalah hal yang tidak dapat ditawar.

Menurutnya, hal tersebut adalah kewajiban yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keserentakan pemilu.

” Karna pilpres serta pileg dikerjakan dengan serentak serta lebih mustahil sekali lagi memakai presidential threshold terlebih dulu, yakni 2014, karenanya telah digunakan untuk Pilpres 2014 waktu lalu, ” tutur Syafi’i di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/7/2017).

Ia menyebutkan, bila nanti pilihan presidential thresold 20 % kursi DPR serta 25 % nada yang menang diambil sebagian besar DPR, partainya sudah mempersiapkan uji materi ke MK jadi jalan paling akhir.

” Serta sesungguhnya telah ditantang juga sama yang barusan. Telah janganlah disini MK saja. Jikalau gunakan Perppu (Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tidak apa-apa. Ini kan jaman obral perppu. Semua dapat dipandang hal ihwal yang genting, ” kata dia.

Pengambilan ketentuan RUU Pemilu berjalan alot dalam rapat paripurna DPR pada Kamis malam.

Empat fraksi yang inginkan presiden threshold 0 %, yaitu Gerindra, PKS, PAN, serta Demokrat, menyebutkan keluar atau walk out dari ruangan sidang.

Terlebih dulu, Syafi’i menyebutkan kalau partainya telah siap untuk WO apabila hasil rapat tidak cocok dengan keinginan partai. Walau hal tersebut tidak merubah hasil rapat, ia mengatakan sikap itu jadi sikap tegas partai.