SHARE

Semangat reformasi yang berlandaskan pada perbaikan tata kelola organisasi, transparansi dan akuntabilitas, saat ini tengah mendera FIFA, federasi sepak bola global. Proses yang sudah berjalan setahun terakhir ini akan menjadi tonggak bagi perubahan yang signifikan sepak bola di dunia.

Reformasi ini diharapkan mampu memulihan kredibilitas FIFA sebagai organisasi olahraga modern, otonom, terpercaya dan profesional. Amandemen yang dilakukan terhadap sejumlah ketentuan yang tertuang dalam Statuta FIFA diyakini akan membuat fondasi organisasi semakin kuat.

Namun, amandemen tidak akan diterapkan pada salah satu elemen yang sangat mendasar, yakni campur tangan pemerintah atau negara untuk anggota FIFA.

Political-will pemerintah, sejauh menyangkut aspek-aspek pengembangan, memang dimungkinkan. Tetapi, untuk campur tangan dalam organisasi yang dikategorikan intervensi, tetap diharamkan.

Subtansi dari isyarat perubahan yang tengah dilakukan otoritas sepak bola dunia itu termasuk yang menjadi ‘topik’ dari pertemuan antara utusan resmi FIFA/AFC dengan Presiden Jokowi, 2  November 2015 di Istana Negara, Jakarta. Jokowi saat itu antara lain didampingi oleh Menpora Imam Nahrawi.

Utusan FIFA yang terdiri dari Kohzo Tazima (Exco FIFA/Jepang),  Prince Abdullah (Exco FIFA/Malaysia), Mariano Araneta Jr. (Exco AFC/Filipina), James Johnson (Senior Manager Asia-Pasifik FIFA), dan Sanjeevan Balasinggam (Direktur Member & Development AFC), pada kesempatan itu antara lain menyampaikan bahwa FIFA mendukung semangat reformasi untuk tata kelola PSSI yang lebih baik seperti yang didengungkan oleh Presiden Jokowi.

FIFA Selanjutnya menyarankan dibentuknya Joint Committee atau Komite Bersama yang bersifat ad-hoc, antara unsur PSSI dan pemerintah. Tim ad-hoc menjadi kepanjangan tangan FIFA dalam upaya pencabutan sanksi pembekuan yang diberlakukan Menpora terhadap PSSI sejak 30 Mei 2015.

Sayang Presiden Jokowi tidak bergeming. Pemerintah, melalui Kemenpora, justru membentuk tim kecil, menurut sebagaimana penafsiran mereka sendiri dari usulan utusan FIFA tersebut.

Tim kecil yang beranggotakan orang-orang pintar seperti mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo, Makarim Wibisono, dan Gatot Dewo Broto itu antara lain ditugaskan untuk melakukan pendekatan kepada petinggi FIFA.

Tujuan utama mereka adalah, membuat FIFA ‘merestui’ keinginan  pemerintah untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, demi mendapatkan pemimpin PSSI yang baru, sebagai pengganti La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Namun, langkah tim kecil ini tak mulus. Statuta FIFA memastikan bahwa otoritas sepak bola dunia itu dilarang berhubungan dengan orang-orang atau organisasi yang bertentangan dengan komitmen mereka.

Bisa dipastikan jika tidak akan ada perwakilan dari tim kecil bentukan Menpora yang akan menghadiri Extra Ordinarry Congress (KLB) FIFA yang digelar 26 Februari 2016 mendatang di Zurich, Swiss.

Undangan resmi untuk hadir di KLB FIFA itu justru diterima oleh kepengurusan PSSI 2015-2019. Hal ini membuktikan legitimasi dari La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI.

Dalam KLB FIFA nanti , PSSI masih memiliki hak bicara, namun tidak mempunyai hak suara dalam voting pada beberapa agenda kongres, seperti amandemen Statuta FIFA, dan pemilihan Presiden FIFA 2016-2021.

Menyikapi kondisi di atas, pemerintah melalui tim kecil tampaknya meningkatkan serangannya terhadap La Nyalla dari sisi lain. Salah satunya dengan dibukanya kembali kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, yang diketuai oleh La Nyalla Mattalitti.

Ini perkara lama dan sudah diputuskan dalam persidangan. Namun, Kejaksaan Tinggi Jatim mengungkit kembali kasus dugaan penyimpangan dana hibah tahun 2011-2014 tersebut.

Memang sulit diterima nalar  bagaimana La Nyalla Mattalitti harus menjadi orang yang mesti ditaklukkan oleh pemerintah, Presiden Jokowi dan Menpora Imam Nahrawi.

Wapres Jusuf Kalla, sebaliknya, sejak awal justru mendukung keinginan pencinta sepak bola nasional yang menghendaki Menpora mencabut sanksi administratif terhadap PSSI yang diberlakukan sejak 17 April 2015 itu. Artinya, JK tidak bermasalah dengan La Nyalla.

Seandainya pada 2016 ini tidak terjadi perubahan yang signifikan, bisa jadi sepanjang pemerintahan Jokowi nasib PSSI akan terus merana. Cabang sepak   bola bisa jadi tidak akan dipertandingkan di Asian Games 2018.

Sampai kapan kondisi ini harus diterima oleh masyarakat sepak bola? Hanya Presiden RI, Joko Widodo yang bisa menjawabnya.