SHARE

Siapa pun tak bisa memungkiri jika Badan Pemeriksa Keuangan, yang dikenal dengan akronim BPK, jauh lebih tua usianya dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK secara resmi berdiri pada 1 Januari 1947, sementara KPK usianya baru menginjak 14 tahun, berdiri sejak 2003. Keberadaan BPK bahkan diterakan pada Undang Undang Dasar (UUD) 1945, sementara asal KPK didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Coba lihat, Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Terbaca, bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, intinya BPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk mengaudit pengelolaan keuangan penyelenggaraan negara. Setiap tahun BPK merilis hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di seluruh kementerian atau instansi pemerintah, termasuk badan-badan.

Penangkapan dua auditor utama BPK oleh KPK, Jumat (26/5), berkaitan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang dikeluarkan BPK untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

LKPP1
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegar‎a (kanan) saat diterima oleh Ketua DPR Sertya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

BPK setiap tahunnya mengeluarkan LKLL, dengan berbagai kriteria. Beberapa kriteria dari BPK ini adalah Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion), Tidak Wajar (adversed opinion), dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Untuk BPK, tidak ada kekecualian, seluruh kementerian dan instansi negara wajib untuk diperiksa pengelolaan keuangan negaranya. Tidak ada yang boleh menolak mereka. Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai salah satu badan resmi pemerintah, KPK juga harus diperiksa oleh BPK. Untuk laporan LKKL tahun 2015, seandainya Pembaca masih ingat, auditor BPK menemukan dugaan tujuh penyelewengan pada keuangan negara yang mereka kelola.

Baca Juga  Menguji Kesaksian Andi Narogong dan Gamawan Fauzi

Tujuh dugaan penyelewengan keuangan negara di KPK inilah yang belakangan menjadi ramai karena disebut-sebut menjadi salah satu bahan bargaining bagi DPR dalam proses pembentukan Hak Angket DPR untuk KPK. Tujuh dugaan penyelewengan keuangan negara oleh KPK itu disebutkan sebagai pintu masuk DPR untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap KPK.

kapokikik

Tidak bisa disalahkan jika DPR berniat melakukan investigasi kepada KPK karena hal itu memang diatur dalam tupoksinya, menjadi bagian dari kewenangan konstitusional anggota dewan. Di sisi lain, BPK juga tidak salah memberikan laporannya ke DPR, karena hal itu memang diatur oleh Undang-undang, sebagaimana tertuang pada Pasal 23 ayat (5) UD 1945 bahwa hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR.

Soal tujuh dugaan penyelewengan keuangan negara oleh KPK, pembaca masih ingat?

Untuk sekadar mengingatkan kembali, berikut ini adalah ke-tujuh penyelewengan anggaran atau keuangan negara yang dilakukan oleh KPK, berdasarkan audit dari BPK itu.
1.Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum direalisasikan atas pelaksanaan tugas belajar sebesar Rp 748, 46 juta.
2. Belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data sebesar Rp 153,61 juta tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai. Tidak sesuai mata anggarannya sebesar Rp 134, 89 juta.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 185, 84 juta.
4. Kegiatan perjalanan dinas pada kedeputian penindakan tidak didukung dengan surat perintah minimal sebesar Rp 44,00 juta.
5. Standar biaya pembayaran atas honorarium kedeputian penindakan tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi belanja perjalanan dinas biasa tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp 1.29 miliar.
7. Perencanaan pembangunan gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.30 juta.