SHARE

Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memajukan cadangan berbelanja menekan sebesar Rp 25, 5 triliun dalam Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Dana itu dialokasikan untuk penyelenggaraan Asian Games, Penentuan Presiden (Pilpres) 2019 hingga untuk pengadaan alat untuk Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Direktur Pengaturan APBN Ditjen Biaya Kementerian Keuangan, Kunta W. D. Nugraha menerangkan, biaya cadangan berbelanja menekan masuk dalam pos berbelanja non Kementerian serta Instansi di berbelanja pemerintah pusat. Postur perubahan ini telah di setujui di Rapat Panja Berbelanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017 (B).

” Tempo hari telah ditetapkan di Rapat Panja B, disetujui. Kelak dibawa atau dibicarakan sekali lagi oleh Komisi-komisi berkaitan, serta dibawa sekali lagi ke Banggar DPR untuk ditetapkan pada rapat kerja level Menteri, ” terang Kunta selesai Rapat Panja Draft RUU APBN 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Kunta lebih jauh menerangkan, terdapat banyak berbelanja yang masuk dalam cadangan menekan, yaitu penyelenggaraan Asian Games untuk INASGOC, Pilpres 2019, sertifikasi tempat, serta moment Annual Meeting International Moneter Fund (IMF) -World Bank di Bali.

” Asian Games, pemilu, sertifikasi tempat, serta annual meeting IMF-World Bank berada di situ (cadangan berbelanja menekan). Angka atau berapanya saya tidak hafal, ” terangnya.

Direktur Jenderal Biaya Kemenkeu, Askolani sempat mengemukakan, ada menambahkan berbelanja di RAPBN-P 2017 untuk Asian Games sebesar Rp 1, 5 triliun. Walau demikian dana itu cuma untuk penuhi keperluan Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC).

” Menambahkan berbelanja di RAPBN-P 2017 untuk Asian Games Rp 1, 5 triliun. Namun itu untuk INASGOC saja ya, ” tuturnya.

Setelah itu, pemerintah juga telah mempersiapkan biaya Pilpres 2019 sejumlah lebih dari Rp 10 triliun dengan bertahap. Serta di RAPBN-P 2017 untuk cadangan berbelanja menekan, telah memasukkan keperluan biaya Pilpres 2019.

” Untuk pemilu lima th., anggarannya dapat diatas Rp 10 triliun, ” katanya.

Askolani menjelaskan, biaya sebesar lebih dari Rp 10 triliun itu juga akan disalurkan ke KPU serta Bawaslu. ” (Biaya) pemilu kan menyebar ke KPU, Bawaslu karna setiap th. ada anggarannya, sebelumnya serta setelah pemilu. Saat ini anggarannya belum juga tentu, namun kita antisipasi hingga diatas itu (Rp 10 triliun), ” katanya.

Ia menjelaskan, biaya pesta demokrasi di 2019 telah diserahkan di Rancangan Biaya Pendapatan serta Berbelanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Setelah itu juga akan kembali dialokasikan di APBN 2018 dengan jumlah biaya semakin besar di banding 2017.

” Anggarannya masuk ke 2017 telah ada, lantas kelak di 2018 mungkin saja semakin besar, ” ucap Askolani.

Di RAPBN-P 2017, Askolani mengakui, ada menambahkan sebagian berbelanja, seperti sertifikasi tempat sebesar Rp 1, 2 triliun. ” Ada pula penambahan berbelanja untuk kirim pasukan (perdamaian) PBB serta pengadaan alat pengamanan oleh BNPT, ” terangnya.