SHARE

Jakarta – Keengganan pemerintah untuk buka keran import garam, membuat industri yang memercayakan garam jadi bahan baku makin tersungkur. Aktor usaha berteriak karena seolah tak ada jaminan.

Hal semacam ini di sampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pemakai Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk. Menurutnya, pemerintah mesti tunjukkan keseriusan untuk mensupport industri.

” Untuk membuat industri serta investasi butuh jaminan bahan baku, untuk bangun ekonomi butuh stabilitas harga, ” ucap Tony seperti ditulis Rabu (12/7/2017).

Karenanya, pemerintah mesti betul-betul menunjukkan hasrat untuk tingkatkan investasi, dengan jalan hanya satu buka keran import garam pada industri.

Kebijakan pemerintah lakukan pengetatan import garam industri dinilai punya potensi mengganggu export industri pemakai garam yang menjangkau US$ 28, 2 miliar per th.. Di mana, nilai lebih dari import garam industri yang cuma sebesar US $100 juta per th., terang lebih untungkan daripada pengetatan izin import yang berisiko menghalangi industri untuk semakin maju.

” Hingga detik ini izin import garam untuk semuanya kepentingan belum juga keluar. Problemnya? Bertanya KKP serta (Kementerian) Perdagangan. Garam tak ada. Serta bila juga ada, apa penuhi keinginan? Tetapi kenapa belum diteken (izin import), ” ungkap Tony.

Disamping itu, Dirjen Pengelolaan Ruangan Laut Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menyebutkan untuk izin semua berada di tangan Kementerian Perdagangan.

” Semuanya izin berada di Kementerian Perdagangan. Kita cuma untuk garam mengkonsumsi. Kita di KKP cuma menggerakkan bagaimana Permendag nomor 125 th. 2015, ” kata Brahmantya.

Dalam ketentuan Permendang itu, Pasal 4 ayat 1 dijelaskan garam industri seperti dijelaskan dalam Pasal 2, cuma bisa di-import oleh perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen yang sudah memperoleh kesepakatan import garam dari menteri.

Disamping itu, dalam Pasal 1 ayat 9 dijelaskan Menteri yaitu menteri yang mengadakan masalah pemerintahan di bagian perdagangan.