SHARE

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura, Syarifudin Suding meminta kejelasan dan ketegasan sikap Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terkait penyelidikan kasus dugaan pemufakatan jahat dalam pembicaraan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Hal itu diungkapkan Suding langsung kepada Prasetyo saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR. “Kejagung harus tentukan sikap apakah kasus ini sudah cukup bukti atau tidak,” ungkap Suding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/1).

Suding meminta Kejagung untuk segera menghentikan penyelidikan kasus ini apabila Kejagung tak menemukan dua permulaan alat bukti untuk dinaikkan tahapnya ke penyidikan.

“Saya minta kejelasan agar ini kita akhiri dan berilah ketegasan apakah proses penyelidikan yang dilakukan cukup lama sudah menemukan dua permulaan alat bukti yang cukup atau belum. Kalau sudah tetapkan tersangkanya, kalau enggak cukup ya dihentikan, konkrit saja,” tegas Suding.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Supratman meminta Prasetyo dan Kejaksaan untuk mencermati benar kasus pemufakatan jahat itu. Agar tak menjadi pertanyaan, Kejaksaan diminta bisa membuktikan kejahatan dalam dugaan pemufakatan jahat ‘Papa Minta Saham’. “Yang menjadi tanda tanya saya bagaimana unsur kesepakatan unsur yang sangat penting di dalam pemufakatan jahat itu akan bisa dibuktikan di Kejaksaan Agung,” tutur Supratman. *