SHARE
Gamawan Fauzi, ngeles ditipu bawahannya.

Ada-ada saja cara Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengelak dalam kasus mega korupsi e-KTP. Pejabat asal Sumatera Barat itu, dengan santainya mengaku tak terlibat dalam upaya mengentit uang negara.

Lewat berbagai cara, Gamawan menimpakan kesalahan kepada orang lain. Padahal sejak awal sudah ketahuan belangnya, jika dia sendiri yuang mengatur soal tender dan pemenang proyek ini. Alih-alih meminta maaf pada negara dan publik, Gmawan justru menyalahakan bawahannya. Ia mengaku bahwa selama ini ia  merasa ditipu bawahannya dalam kasus e-KTP hingga terungkap. “Ternyata ada pembicaraan di belakang yang tidak pernah dilaporkan ke saya,” kata Gamawan.

Dua mantan bawahan Gamawan, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman dan mantan ketua panitia lelang Sugiharto, menjadi terdakwa perkara korupsi proyek senilai Rp 5,8 triliun yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis pekan lalu, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian, Diah Anggraini, juga disebut banyak terlibat dalam perancangan proyek.

 

Dyah Anggraini ,  Eks Sekjen Kemdagri Diperiksa KPK Terkait Data e-KTP.
Dyah Anggraini , Eks Sekjen Kemdagri Diperiksa KPK Terkait Data e-KTP.

Jurus ngeles yang dilakukan Gamawan, bisa jadi kela teri alias mudah ditebak. Padahal sudah disebutkan dalam dakwaan Gamawan tiga kali menerima uang. Pertama, melalui Afdal Noverman, adik seayahnya, sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 19,4 miliar pada Maret 2011. Tujuannya adalah Gamawan tidak membatalkan proyek e-KTP. Selanjutnya, pada Juni 2011, melalui Azmin Aulia, adiknya yang lain, dia disebut menerima US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 24,2 miliar. Tujuannya, Gamawan menetapkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang.

Dua informasi ini berbasis pada keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Gamawan juga dituduh menerima uang dari Irman Rp 50 juta di lima daerah dan Rp 500 juta untuk pelaksanaan acara di Yogyakarta. Soal ini, Gamawan ngeles lantaran itu adalah duit honoraiumnya sebagai pembicara.

Baca Juga  Gamawan Fauzi Wajib Diperiksa Lagi

Gamawan menyatakan menunjuk Irman sebagai direktur jenderal atas rekomendasi Diah. Irman dianggap telah paham proyek e-KTP ketika Gamawan menjadi menteri pada Oktober 2009. Irman, kata dia, selalu mewakilinya dalam rapat anggaran di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mengklaim tak pernah bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong guna membahas proyek e-KTP.  “Saya juga tidak kenal mereka,” kata Gamawan.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga berusaha bertindak hati-hati dalam melaksanakan proyek, yang belakangan dimenangi konsorsium PNRI. Menurut dakwaan, pemenang telah diatur oleh para politikus, bawahan Gamawan, dan para pengusaha. “Kalau dakwaan itu benar, saya tertipu Irman,” kata dia. Ia menyatakan menerima Rp 50 juta sebagai honor resmi sosialisasi e-KTP di lima daerah.

Afdal dan Azmin pun membantah tudingan menerima uang dan menyerahkannya ke Gamawan. Mereka mengatakan tak mengenal Andi maupun Nazaruddin. “Saya tidak pernah bertemu mereka,” ujar Afdal, yang mengaku pada Maret 2011 belum pindah ke Jakarta. Azmin pun menyatakan tak pernah berhubungan dengan Andi ataupun Nazaruddin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif, mengatakan nama-nama yang disebutkan dalam dakwaan, termasuk Gamawan dan dua adiknya, diperoleh dari beberapa pihak dan fakta yang ditemukan penyidik. “Silakan membela diri di pengadilan,” ujarnya. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan lembaganya memiliki bukti kuat peran Gamawan. “Keyakinan kami seperti itu.”