SHARE
Komisioner KPK, siap-siap dipangkas kewenangannya setelah UU no 30 tahun 2002 tentang KPK direvisi DPR RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk pada tahun 2002 atau pada era Megawati Soekarno Putri, menjadi Presiden RI. Komisi antirasuah itu dibentuk berdasarakan UU no 30 tahun 2002.

Sebagai badan yang independen, KPK miliki tugas yang sangat mulai. Visi KPK sendiri adalah untuk membebaskan Indonesia dari korupsi.

Dari visi tersebut, KPK memiliki banyak tugas dan kewenangan termasuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi dan memantau aparat pemerintahan negara.  KPK juga memiliki kewenangan untuk meminta pertemuan dan laporan dalam rangka penyelidikan.

Selain itu KPK juga ,memiliki otoritas dalam penyadapan, memberlakukan larangan perjalanan (cekal), meminta informasi keuangan tentang tersangka, membekukan transaksi keuangan dan meminta bantuan dari lembaga penegak hukum lainnya. KPK juga memiliki kewenangan untuk menahan tersangka, termasuk tokoh-tokoh politik dan menteri.

Berbakal kewenangan yang sangat besar, KPK sering bertabrak dengan berbagai kepentingan terutama penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contohnya, KPK sudah tiga kali berseberangan dengan Polri.

Jika mengingat istilah power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, maka hal ini juga harus dialami oleh KPK. Beberapa kali pimpinan KPK terjerat isu suap, seperti kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah dengan Angodo Widjojo.

Yang terbaru tentu kasus Abraham Samad yang mencoba mencari keuntungan dengan memanfaatkan jabatannya untuk bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

KPK, sebagai lembaga memang tetap sakral. Namun  para pemimpinnya atau operator di dalamnya hanya manusia biasa yang bisa salah dan khilaf.

KPK selama berdiri hingga kini juga dibekali anggaran dari APBN yang sangat besar. Jumlah staf mereka pun terus bertambah. Pada tahun 2008 KPK memiliki anggaran sebesar 233 miliar rupiah, jumlah itu terus meningkat tahun 2009 menjadi 315 miliar, dan tahun 2010 menjadi 431. Sementara tahun 2011 anggarannya KPK mencapai 431.

Baca Juga  Pemuda Muhammadiyah Sebut Ada Upaya KPK untuk Sudutkan Amien Rais

Jumlah staf pun terus bertumbuh dari tahun 2008  sebanyak 540 orang menjadi 652 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 KPK tercatat memiliki 638 orang staf. Pada tahun 2011 mereka sudah memiliki 752 staf.

Agus Rahardjo (Ketua KPK) yang anggaran terus disunat dengan alasan efisiensi.
Agus Rahardjo (Ketua KPK) yang anggaran terus disunat dengan alasan efisiensi.

Namun pada tahun 2016, KPK memiliki anggaran yang sangat tinggi sejak tahun 2002. Dari APBN, KPK mendapat jatah sebesar 991,8 miliar rupiah. Namun penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09 persen.

Sayang dengan jumlah anggaran yang sangat besar itu, ternyata KPK tak balik modal. Komisi anti rasuah itu sepanjang tahun 2016 hanya mampu mengamankan atau mengembalikan uang negara dari para koruptor hanya sebesar 497, 6 miliar rupiah. Uang yang berhasil diselamatkan KPK tersebut kebanyakan berasal dari uang hasil rampasan maupun sitaan dalam berbagai kasus perkara Tipikor yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Melihat kinerja yang tak maksimal itu, maka anggaran KPK pada pada 2017 turun. Kini KPK hanya memiliki anggaran Rp734,2 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penurunan anggaran disebabkan oleh program efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun bukan tidak mungkin karena keresahan pemerintah melihat kinerja KPK yang tak signifikan.

PDIP, partai utama pendukung Jokowi, memang menjadi sponsor dalam mengurangi anggaran KPK tersebut. Selama ini partai berlambang kepala banteng itu kerap berseberangan dengan KPK. Bahkan sempat muncul rumor, jika KPK selama ini memeras PDIP dalam kasus BLBI.

Pada era Abraham Samad penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka juga tak terlepas dari balas dendam Ketua KPK saat itu. Samad melakukan penyadapan terhadap PDIP dan hasilnya bisa mengetahui jika Budi Gunawan-lah yang menggagalkannya untuk menjadi Cawapres bagi Jokowi.

Baca Juga  Nazaruddin Bantah Adanya Peran Setya Novanto dalam Kasus e-KTP

Kini balas dendam itu sepertinya berlanjut. PDIP dan partai politik lainnya di DPR RI  yang menyunat anggaran KPK pada awal tahun, terus diburu. KPK mengobrak-abrik DPR bukan hanya itu saja. Mereka juga lkhawatir, revisi UU no 30 tahun 2002, akan semakin menumpulkan taji mereka.

Dua hal ini, ,meenyusutnya anggaran KPK yang disponsori oleh PDIP plus revisi UU no 30 tahun 2002 tentang KPK yang disetujui DPR, membuat komisi yang dipimpin Agus Rahardjo itu berang. Mereka gelap mata dan bisa jadi akan mencari korban di deretan politisi PDIP dan DPR.