SHARE
Abraham Samad, tengah melobi Joko Widodo agar diberi kekuasaan yang lebih.

Perang antara KPK dan Polri dalam versi Cicak vs Buaya selalu menarik perhatian. Jika perang ini terjadi, kedua pihak selalu saja ada yang menjadi korban. Baik dari sisi KPK mau[pun dari sisi Polri, sama-sama mengalami kerugian.

Sebelumnya dalam kasus Cicak vs Buaya jilid 1, kasus bermula dari tindakan penyidikan (penyadapan) KPK terhadap Kabareskrim Polri saat itu (2008), Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, karena berhasil “memaksa” Bank Century mencairkan dana nasabah itu sebelum bank itu ditutup.

Dalam wawancara Tempo dengan Susno Duadji yang dimuat di Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009, Susno menggoblok-goblokkan KPK yang dinilainya bodoh karena berani dengan Polri, khususnya dengan Kabareskrim (dia sendiri). Padahal, menurutnya, dia tidak bersalah.

Bidit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, terima suap dari Anggoro Widjojo.
Bidit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, terima suap dari Anggoro Widjojo.

Dari sinilah muncul istilah Susno, “cicak” melawan “buaya,” yang kemudian sangat populer itu. “Kalau orang berprasangka, saya tidak boleh marah, karena kedudukan ini (Kabareskrim) memang strategis. Tetapi saya menyesal, kok masih ada orang yang goblok. Gimana tidak goblok, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari. Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa.”

Tak lama setelah itu (2009), Polri melakukan “serangan balik” kepada KPK, dengan gebrakan mereka mengkriminalisasi KPK. Berdasarkan kesaksian dari Anggodo Widjojo (dalam kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu) bahwa kakaknya Anggoro Widjojo telah menyuap dua pimpinan KPK waktu itu, Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo, sejumlah Rp 6 miliar.

Susno Duadji, melawan KPK.
Susno Duadji, melawan KPK.

Polri menetapkan dua pimpinan KPK itu sebagai tersangka, bahkan sempat menahan mereka berdua. Meskipun bukti-buktinya masih sangat lemah.

Pada Juli 2012, perseteruan KPK vs Polri kembali terbuka, setelah KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM..

Padahal, sebelumnya, Mabes Polri telah menyatakan, setelah melakukan investigasi penyidikan internal, tak ditemukan unsur korupsi di proyek tersebut, yang melibatkan Djoko Susilo. Begitu KPK mengumumkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, terjadilah rentetan kejanggalan yang dilakukan oleh Polri.

Tiba-tiba mereka mengumumkan bahwa mereka juga sebenarnya sedang menyidik kasus korupsi yang sama. Berbareng dengan itu mengumumkan lima tersangka versi mereka.

Padahal, sebelumnya, berkaitan dengan laporan investigasi Majalah Tempo (edisi 23-29 April 2012: “Sim Salabim Simulator SIM”) tentang dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri, Mabes Polri telah mengirim hak jawabnya dan dimuat di Majalah Tempo edisi berikutnya.

Djoko Susilo, dipenjarakan KPK karena korupsi SIM.
Djoko Susilo, dipenjarakan KPK karena korupsi SIM.

Surat jawab yang ditulis oleh Kadiv Humas Mabes Polri saat itu, Irjen Pol. Saud Usman Nasution membantah bahwa ada korupsi di proyek tersebut. Di dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Tim Irwil V pada Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri telah mengadakan audit investigasi. Hasilnya, tidak ada korupsi.

 

“Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri sebesar Rp 196 miliar terkait dengan pengadaan driving simulator roda dua dan empat …,” demikian Mabes Polri mengawali hak jawabnya yang dimuat Tempo itu.

Terjadilah saling merebut kewenangan menyidik kasus korupsi tersebut. KPK merasa merekalah yang paling berwenang menyidik kasus tersebut, demikian juga Polri. Polri bahkan sempat melakukan “serangan balik” juga kepada KPK. Upaya kriminalisasi KPK pun kembali dilakukan.

Pada 5 Oktober 2012, sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri, Komisaris (Pol) Novel Baswedan. Dia juga salah satu penyidik KPK yang berperan penting dalam pengungkapan kasus Djoko Susilo itu.

Novel Baswedan, otak pengungkapan kasus Simulator SIM.
Novel Baswedan, otak pengungkapan kasus Simulator SIM.

Polri beralasan hendak menangkap Novel karena pada 2004, ketika bertugas di Bengkulu, dia pernah melakukan penganiayaan berat terhadap beberapa tersangka pencuri sarang burung walet di sana. Kriminalisai terhadap KPK itu pun kemudian terbukti merupakan hasil rekayasa, Polri sebagai niat balas dendam mereka kepada KPK.

Dalam perang Cicak vs Buaya versi ke-3 terjadi, jelas terlihat jika KPK gagal memenjarakan Irjen (Pol) Budi Gunawan. Sebaliknya dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto, malah terpental.

Memang, usaha KPK menjegal Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri cukup sukses. Namun harga yang harus dibayar oleh KPK sangat mahal. Abraham Samad, harus lengser.

Budi Gunawan, dijegal KPK karena kasus rekening gendut.
Budi Gunawan, dijegal KPK karena kasus rekening gendut.

Abraham Samad, yang saat menjabat sebagai Ketua KPK   getol untuk mengungkap kasus BLBI namun selalu menghindari kasus Bank Century itu, akhirnya tersandung kasus pemalsuan dokumen.

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ternyata tidak bersih.
Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ternyata tidak bersih.

Lain halnya dengan Bambang Widjoyanto yang dikenai tuduhan kesaksian palsu. Bambang disangka telah memberi kesaksian palsu atas kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, yang juga melibatkan Akil Mochtar.

Hanya dalam kasus Cicak vs Buaya jilid 3, KPK tidak hanya melawan Polri, namun juga melawan Banteng. Pasalnya PDIP sangat mendukung agar Irjen (Pol) Budi Gunawan menduduki jabatan sebagai Kapolri.