SHARE

Bekas Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ormas, Indra, mengecam sangsi pidana yang ada pada Perppu Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Hal itu di sampaikan Indra pada acara diskusi umum bertopik ” Pro serta Kontra Perppu No 2 Th. 2017 dalam Tinjauan Hukum Tata Negara ” di Fakultas Hukum Kampus Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (21/7/2017).

Sangsi yang dia kecam yaitu yang ada pada Pasal 82A ayat 2 perppu itu. Pada pasal itu dijelaskan ” tiap-tiap orang sebagai anggota serta/atau pengurus ormas yang dengan berniat dengan segera atau tidak segera tidak mematuhi ketetapan seperti disebut dalam Pasal 59 ayat 3 huruf a serta b, serta ayat 4 dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima th. serta paling lama 20 th. “.

Dengan kalimat ” tiap-tiap orang ” pada pasal itu, dia memiliki pendapat pada masalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jadi tiap-tiap anggota grup itu terancam pidana.

” Jadi semuanya anggota HTI berdasar pada perppu ini dapat terancam dengan pidana seumur hidup, ” kata Indra.

Dengan kalimat ” tiap-tiap orang ” disini, lanjut dia, anggota HTI baik yang baru turut, anak-anak, dewasa, hingga dedengkot juga akan terlilit pidana. Walau sebenarnya, dia menyebutkan belum juga pasti semuanya anggota HTI bersalah.

” Istri (anggota HTI) yang sampai kini dia taunya jadi istri yang baik dirumah, (karna sangsi perppu ini) dia terancam pidana seumur hidup, ” tutur Indra.

Karena itu dia mengecam sangsi pidana pada perppu ini.

” Saya mengistilahkan ini etika serampangan, tidak fair. Orang yg tidak lakukan satu aksi, suatu hal yang tidak mematuhi, dia juga akan terkena (pidana), ” tutur Indra.

” Saya memikirkan besok-besok ini seperti pedang yang terhunus, apakah dipakai (pada) HTI kelak atau tidak. Dengan kewenangan yuridis, dibenarkan karna perppu-nya (telah) sah, ” tutur Indra.

Menurutnya, ancaman sangsi pada pasal ini dapat meneror ormas beda, walau ormas itu searah idelogi negara atau Pancasila. Umpamanya, satu grup ormas bertindak kekerasan.

Dengan kalimat ‘setiap orang’, jadi anggota ormas itu yg tidak ikut serta dalam masalah kekerasannya, dapat juga ikut dipidana.

” Itu menurut saya mengagumkan. Serta dampaknya orang jadi ngeri masuk ormas, ” tutur Indra.

Ada dalam diskusi ini Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara FH UI Fitra Arsil serta Staf Pakar Deputi V Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra berhalangan ada dalam acara itu.