SHARE

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tengah mempersiapkan rancangan ketentuan daerah (raperda) mengenai Hak Keuangan serta Administrasi Pimpinan serta Anggota DPRD DKI Jakarta.

Sesudah raperda ini disahkan, jadi pimpinan serta anggota DPRD DKI juga akan memperoleh kenaikan tunjangan setiap bln..

” Naiknya sich tidak penting, namun menurut saya baik proses PP (Ketentuan Pemerintah) itu. Hal yang perlu proses PP, itu kan mesti dikerjakan di tiap-tiap daerah, ” tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Gedung DPRD DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/7/2017).

PP yang disebut Taufik yaitu PP Nomor 18 Th. 2017 mengenai Hak Keuangan serta Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD.

PP itu mengatur kenaikan tunjangan untuk pimpinan serta anggota DPRD di Indonesia. Untuk dapat mengaplikasikan PP itu, pemerintah DKI Jakarta mesti membuat ketentuan daerah sendiri.

” Jadi bila ingin dikerjakan, mesti ada perda yang mengatur masalah tunjangan. Meskipun kenaikannya tidak sangat penting, namun lumrah lah bila naik, ” tutur Taufik.

Bila disahkan, uang representasi pimpinan serta anggota DPRD DKIakan naik 4 kali lipat. Sekarang ini, kata Taufik, uang representasi untuk pimpinan DPRD DKI yaitu Rp 2, 6 juta.