SHARE

Selama tujuh kali persidangan kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri digelar di PN Tipikor Jakarta, selalu ada kejutan demi kejutan. Inilah yang membuat proses persidangan proyek e-KTP mirip drama Shakespeare, yang kerap diwarnai sesuatu yang baru disetiap pergantian babaknya.

Saling serang antar-saksi, hujatan serta berbantahan dan caci-maki, walau dilontarkan secara halus, sudah tersaji sejak persidangan kedua yang mulai menghadirkan saksi-saksi, 16 Maret. Persidangan pertama, 9 Maret, baru berupa pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat Kemendagri.

Dalam dakwaan terhadap kedua justice-collaborator KPK itulah dimunculkan puluhan nama dari mereka yang ikut andil pada proyek pengadaan e-KTP tersebut, baik dari kalangan birokrasi, swasta, dan legislatif.

mamanjahil

Pada persidanghan ke-7, Kamis (6/4) kemarin, ada 10 saksi yang dihadirkan. Mereka, Anas Urbaningrum, Ade Komarudin, Setya Novanto, Markus Nari, dari unsur legislatif, serta birokrasi dan swasta yakni Dudy Susanto, Suciati, Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, Yimmmy Iskandar Tedjasusila, dan Anang Sugiana Sudiharjo, yang Direktur Utama PT Quadra Solution, anggota konsorsium pemenang tender pengadaan e-KTP itu.

Selama ini media lebih menonjolkan apa pun yang terkait dengan anggota dewan. Dugaan keterlibatan wakil-wakil rakyat yang kala proyek e-KTP mulai digulirkan oleh Kemendagri pada 2011 semuanya masih duduk di Komisi II dan di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, selalu diutamakan.

nanaskuya
Anas Urbaningrum. “Nazaruddin terus kesurupan,” katanya.

Apa pun yang disampaikan mereka selalu diketengahkan besar-besar, termasuk pernyataan-pernyataan dari mantan Bendum Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin yang kontroversial, asbun.

Mohammad Nazaruddin ibarat si burung nazar, mematuk kesana-kemari, seperti tak ada beban, nothing to lose. Tak mengherankan jika banyak anggota dewan dan masyarakat yang menganggap kalau Nazar sepertinya sudah hilang kewarasannya,
harus diperiksa kondisi kejiwaannya.

Baca Juga  Wisnu Wibowo Tak Tahu Aliran Dana ke Anggota DPR

“Nazar menyerang sana-sini karena dia tak ingin disalahkan sendiri,” tulis seorang netizen kepada Nasionalisme.net.

Oleh karenanya juga tak mengherankan jika banyak anggota parlemen dan masyarakat awam yang meminta agar media bisa lebih fair dalam menyikapi dan memberitakan permasalahan menyangkut proyek e-KTP ini.

siburungnazar
Mohammad “si burung nasar” Nazaruddin. Harus diperiksa kondisi kejiwaannya

Media harus lebih fair dalam menelaah atau menganalisa proyek e-KTP ini, termasuk dalam menyeret dalang utamanya ke balik jeruji besi.

Dari perang kata-kata dari tujuh drama kesaksian yang sudah tersaji selama ini, masyarakat semakin memahami siapa yang sebenarnya menjadi dalang dari kasus ini.

Dakwaan dari jaksa KPK berdasarkan keterangan dari Nazaruddin, serta Irman dan Sugiharto, banyak ditemukan kelemahannya. Hampir semua saksi membantah apa yang didakwakan kepada mereka.

Bantahan itu juga disampaikan saksi-saksi dari unsur swasta. Kemarin, misalnya, Sugiharto menyatakan keberatannya atas kesaksian Anang dan Fauzi mengenai distribusi uang sebesar 500.000 dolar AS yang akan diserahkan kepada Miryam S.Haryani.

Dalam kesaksianya, Anang Sugiana Sudiharjo yang Dirut PT Quadra Solution mengaku mendapat pinjaman uang dari Andi Narogong sebesar Rp 36 miliar, dengan bunga yang harus dibayar sekitar Rp 1 miliar. Anang meminjam uang tersebut karena saat itu tidak ada bank yang bersedia meminjamkan uang untuk proyek e-KTP.

“Ketika dimulai proyek ini, situasinya semua bank menyetop tidak kasih pinjaman dana buat proyek e-KTP. Makanya, saya cari pinjaman itu, termasuk pinjaman dari Pak Paulus dan Pak Andi,” kata Anang Sugiana Sudiharjo.

anangku
Anang Sugiana Sudiharjo. Meminjam dana kepada Andi Narogong

Banyak hal menarik yang bisa diungkap oleh media terkait dengan pendanaan proyek e-KTP ini. Dari kesaksian kalangan swasta, Andi Narogong yang menjadi penyedia dana.

Baca Juga  Ini Alasan Kemesraan Setnov dan Jokowi untuk Indonesia Sejahtera

Jadi, kalau mau menebak siapa dalang dari proyek e-KTP ini, itu akan mengarah kepada kolaborasi antara Andi Narogong dan Gamawan Fauzi.

Andi yang menggalang dana, sedangkan Gamawan Fauzi adalah pemilik proyek. Ini akan klop dengan keterangan Anas Urbaningrum, terkait dengan adanya arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar proyek e-KTP diamankan.

Seandainya saja KPK bisa menjalankan mekanisme follow the money kasus ini mungkin bisa diselesaikan lebih cepat, bahkan tanpa menimbulkan goncangan politik yang dashyat seperti yang mereka khawatirkan.

Sayangnya KPK seperti ingin berlama-lama bekerja, apalagi tujuannya kalau bukan untuk mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat.