SHARE

Pemerintah memperluas pengertian tentang ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila dalam UU Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2017 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Berdasar pada draf Perppu Ormas, sisi keterangan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c mengatakan, ” ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila diantaranya ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau memahami beda yang mempunyai tujuan ganti/merubah Pancasila serta Undang-Undang Basic Th. 1945 “.

Mengenai dalam UU Nomor 17 Th. 2013 mengenai Ormas, pengertian atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada ” ateisme, komunisme, marxisme serta leninisme “.

Menurut Menteri Koordinator bagian Politik, Hukum serta Keamanan Wiranto, sekarang ini ada beberapa aktivitas Ormas yang bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Basic Negara Republik Indonesia 1945.

Aktivitas itu adalah ancaman pada eksistensi bangsa dengan sudah menyebabkan perseteruan di orang-orang.

” Terlebih dulu pengertian ajaran yang bertentangan itu rumusannya sempit, terbatas pada ateisme, marxisme serta leninisme, ” tutur Wiranto waktu memberi info pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Wiranto menjelaskan, jumlah ormas di Indonesia sudah menjangkau sekitaran 344. 000, yang sudah melakukan aktivitas dalam semua bagian kehidupan, baik dalam tingkat nasional ataupun di tingkat daerah.

Ormas itu, lanjut Wiranto, mesti diberdayakan, didayagunakan serta dibina hingga bisa memberi peran positif untuk pembangunan nasional.

Oleh karenanya, kata Wiranto, pemerintah memasukkan ketetapan itu kedalam Perppu Nomor 2 Th. 2017.

” Ada ajaran beda yang dapat menukar serta bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk ganti Pancasila kita, ganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak tercakup dalam undang-undang lama, ” kata dia.