SHARE

Ada perkembangan menarik dari Partai Demokrat (PD) terkait dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KPK.

Jika semula bersikeras menolak hak angket, PD kini bahkan sudah langsung mempertimbangkan untuk mengirim wakilnya ke Pansus KPK.

Ketertarikan PD pada hak angket tercermin dari keinginan mereka untuk kembali mendiskusikan dan mencermati usulan dari hak angket itu sendiri.

Mereka akan mempelajari hak angket tersebut secara mendalam.

Hak angket akan menjadi salah satu materi penting dalam Rakernas PD di Lombok tanggal 7-8 Mei ini.

kabur
Benny Kabur Harman

Ini merupakan sebuah perubahan sikap dari PD,

Kesiapan PD untuk mempelajari hak angket merupakan sebuah kemajuan.

Menurut keterangan dari Benny Kabur Harman, Wakil Ketua Komisi III DPR, bisa saja nantinya PD menyetujui hak angket.

Sekaligus juga mengirim wakilnya untuk Pansus. Namun, untuk sementara ini Benny K Harman tidak berani berkomentar lebih jauh karena tengah melakukan kunjungan kerja (kunker).

“Jadi untuk sementara ini belum ada keputusan,” kata Benny K Harman.

Pembentukan soal pansus setelah usulan hak angket diterima DPR diatur dalam Pasal 201 UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Aturan ini menyatakan keanggotaan panitia angket harus terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Baca Juga  Kekuatan Lama Bermuka Baru Coba Ganggu Partai Golkar dan PDI-P