SHARE

Jakarta – Gagasan pemerintah untuk kembali memakai UU Pemilu lama apabila RUU Pemilu tidak kunjung hasilkan jalan tengah memperoleh mengenaian dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto. Menurut Agus, apabila kembali pada UU Pemilu lama, hal itu semakin lebih rumit.

Menurut Agus, memanglah ada pilihan untuk pemerintah serta DPR untuk kembali memakai UU Pemilu lama apabila kajian RUU Pemilu selalu buntu. Tetapi, dalam UU Pemilu lama belum juga ditata masalah ada pemilu serentak.

” Kita kenali UU (pemilu) yang lama itu pada pilpres serta pileg kan berlainan. Apa iya ini pada pilpres serta pileg juga akan dikumpulkan serta ini menggunakan satu UU, kan kurang pas. Itu pertama, ” tutur Agus di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

” Ke-2, mungkin pemerintah keluarkan Perppu, ” lanjutnya.

Berkaitan Perppu, Agus menerangkan apabila Perppu nanti harus juga di sampaikan serta mesti lewat kesepakatan DPR juga. Dia menilainya hal itu juga akan membuat masalah pemilu kembali lebih rumit. Karena itu, dia menginginkan RUU Pemilu yang tengah dibicarakan tidaklah sampai buntu pembahasannya.

” Perppu ini toh pada akhirnya kelak mesti di sampaikan ke DPR serta disuruh kesepakatan DPR. Hingga persoalnya jjuga pastinya kelak jadi rumit sekali lagi. Hingga terbaik yaitu RUU ini jangan pernah deadlock, ” katanya.

Terlebih dulu, pemerintah tawarkan tiga pilihan jika tidak ada juga perjanjian dalam RUU Pemilu, satu diantaranya kembali pada UU Pemilu yang lama.

” Atau bila tak ada perjanjian serta inginnya musyawarah mufakat, pemerintah miliki tiga pilihan. Pilihan pertama, terima bersama anggota Pansus DPR musyawarah mufakat, ” tutur Mendagri Tjahjo Kumolo di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Baca Juga  Pimpinan DPR Usul MK dan Jokowi Dilibatkan Terkait RUU Pemilu yang Masih Buntu

Pemerintah juga terima pilihan putusan pada pengambilan ketentuan tingkat I RUU Pemilu.

” Terima putusan hari Kamis (13/7) karna ada problem krusial dibawa ke paripurna untuk di ambil ketentuan, atau pemerintah kembalikan ada UU lama. Toh, UU lama sama juga tidak ada perubahan, ” sebutnya.