SHARE

Ketua Komisi Penentuan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan, pihaknya belum juga mengulas berkaitan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan hasil rapat konsultasi pada KPU dengan DPR serta pemerintah tidak mengikat.

” Dengan kelembagaan kami belum juga lakukan rapat untuk mengulas tindak lanjut putusan MK itu, ” tutur Arief waktu didapati di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Ketentuan konsultasi itu tertuang dalam Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada).

Walau sekian Arief mengutamakan kalau KPU juga akan tetaplah lakukan rapat konsultasi dengan DPR serta pemerintah berkaitan kajian Ketentuan KPU (PKPU).

” Bila diliat dari subtansi, ini putusannya itu cuma dua yang di perhatikan. Pertama masalah rapat konsultasi tetap masih berjalan, ” tutur Arief.

Di bagian beda, Arief juga mengutamakan, hasil referensi rapat konsultasi sifatnya tidak mengikat.

Mengingat, kata Arief, ada ketidaksamaan pendapat dalam rapat konsultasi serta tidak tutup peluang KPU juga akan menggerakkan hasil referensi bila dinilai sesuai sama ketetapan.

” Ke-2, referensi yang keluar waktu rapat konsultasi itu tidak mengikat. Jadi mungkin berlangsung ketidaksamaan pendapat. Namun bila KPU yakini itu sesuai sama ketetapan, ya kami juga akan lakukan (referensi) itu, ” kata dia.

Dalam putusannya, MK menyebutkan kalau hasil dari rapat konsultasi pada KPU dengan DPR serta pemerintah tidak berlaku mengikat.

Hal semacam ini di sampaikan Wakil Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Th. 2016 mengenai Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) yang di gelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).

MK menilainya kalau keharusan konsultasi tidak menyalahi undang-undang. Tetapi, frasa ” yang keputusannya berbentuk mengikat ” dinilai menyandera KPU.