SHARE

Banyak suara-suara menjelang siding putusan MKD, yang menginginkan agar hakim yang mulia untuk mendengarkan suara rakyat dalam memutsukan kasus rekaman illegal. Namun sejatinya, seruan-seruan itu telah menodai pengadilan itu sendiri.

Seruan semacam itu bisa dianggap sebagai usaha mengarahkan dari public, kepada yang mulai hakim di MKD. Jelas hal ini salah bahkan melanggar hukum. Hanya sayang siding di MKD tidak seketat sidang di pengadilan umum. Maka usaha-usaha untuk mempengaruhi itu masih saja bisa terjadi. Apalagi jika usaha mempengaruhi itu dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

Namun, masyarakat yang sadar hukum dan melek hukum tentunya harus paham dan tahu, bahwa keadilan itu harus mendengarkan, melihat dan menegakkan keadilan itu sendiri.

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan criminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Yang terpenting guna menunjang tentunya adalah hukum dan system hukum itu sendiri. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Penciptaan hukum salah satunya untuk perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

“Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.”

Dalam system hukum Indonesia, tentunya menganut sistem hukum Eropa Kontinental yaitu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga  atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.

Dalam sidang MKD di DPR, maka apparat yang berwenang di dalamnya adalah anggota yang mulia hakim MKD. Mereklah yang diberikan kekuasaan untuk menyidangkan, menyidik, mengadili dan memutuskan tentang segala sesuatu yang diajukan ke sidang MKD. Jadi bukan lembaga lain, apalagi petinggi negara dan masyarakat umum. Yang Mulia MKD inilah yang menjadi supremasi hukum di Mahkamah Kehormatan Dewa, Apa pun keputusan mereka harus dihormati dan diterima.

Apalagi dalam sidang yang sudah mereka lakukan sudah dilakukan dengan benar dan sesuai perundangan yang berlaku. Untuk itu, dan sekali lagi, apa pun keputusan hukum menyangkut Setya Novanto, harus dihormati oleh siapa pun termasuk Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, menteri dan semua warga masyarakat di NKRI.

Dalam memutuskan suatu kasus yang disidangkan, mereka para yang mulai harus mempertimbangkan fakta yang ada dan bukti yang tersaji, serta pengakuan  dari para saksi dan pihak yang diadukan, tanpa harus mempertimbangkan suara dari luar. Tegakkan keadilan.