SHARE
Polisi tidak dibekali anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup baik untuk mengungkap kasus korupsi.

Pemerintah harus lebih serius menangani masalah korupsi di Indonesia. Peran KPK  saja dianggap tidak cukup. Bahkan di tubuh KPK sendiri terjadi perpecahan, yang kemudian tidak kompak sehingga banyak kasus korupsi mangkrak.

Laporan dari BPK juga membuktikan jika adanya dugaan penyelewengan anggara di komisi antirasuah tersebut. Anggaran sebesar Rp 980-an miliar, tak bisa maksimal digunakan. Bahkan dicurigai diselewengkan.

Sebaliknya anggaran dari Polri untuk mengungkap kasus korupsi tidak banyak. Bahkan selama ini anggaran penuntasan kasus korupsi di Polri selama ini `nebeng` pada budget reserse.

“Ada indeksnya. Anggaran mengungkap kasus korupsi ini sangat terbatas, satu kasus dianggarkan Rp200 Juta,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Gedung Divisi Humas Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 24 Mei 2017.

Menurut Setyo, penyidik perlu melakukan penelusuran detail agar pengungkapan kasus bisa dimaksimalkan. Anggaran digunakan untuk kebutuhan penelusuran kasus, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, hingga logistik personel.

Setyo mengatakan, wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Korps Bhayangkara harus bisa segera direalisasikan. Sebab, anggaran juga menjadi penghambat besar penyelesaian kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpidkor) Bareskrim Polri saat ini.

Komisi III DPR mendukung pembentukan Densus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Densus bakal disetarakan dengan Lembaga Antirasywah.

“Komisi III DPR-RI menyampaikan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) bahwa Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan diberikan kewenangan yang sama dengan KPK,” kata Anggota Komisi III Masinton Pasaribu, Rabu 24 Mei 2017.

Masinton menjelaskan, kesetaraan terdapat pada tunjangan kesejahteraan anggota, sarana prasarana, serta tunjangan operasional penyelidikan dan perkara korupsi. Dia menegaskan, Komisi III mendukung sepenuhnya alokasi anggaran pembentukan Densus.

Baca Juga  Kapolri: Negara Rugi Ratusan Triliun Rupiah, Usai Sita 1.161 Ton Beras

“Struktur dan personel anggota Densus Tipikor Polri ini nantinya akan diisi oleh anggota kepolisian terbaik dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,” beber dia.

Menurut Masinton, pembentukan lembaga tersebut perlu lantaran Polri selama ini tidak maksimal melaksanakan tugas memberantas korupsi. Bukan karena ketidakmampuan anggota Polri, namun terbentur anggaran.

“Jika kendalanya adalah anggaran dan sarana prasarana, saya usulkan saat ini juga agar Komisi III DPR-RI memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian, dari mulai dukungan anggaran, tunjangan personel dan operasional, dukungan struktur serta kewenangan,” beber politikus PDI Perjuangan itu.

Usulan pembentukan Densus Pemberantasan Tipikpr menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR-RI dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Selasa 23 Mei 2017. Rapat dipimpin Desmond Mahesa dan dihadiri unsur pimpinan Komisi III DPR-RI, Bambang Soesatyo, Trimedya Panjaitan, dan Mulfachri Harahap.