SHARE

LANSING — Hakim distrik Amerika Serikat (AS) di Michigan, Mark Goldsmith mengambil keputusan pemerintah tidak bisa lakukan deportasi pada nyaris 200 imigran asal Irak yang di tangkap bln. lantas, Selasa (11/7). Putusan ini di keluarkan didasarkan atas argumen kemanusiaan.

Hakim memiliki pendapat kalau beberapa imigran juga akan hadapi penganiayaan serta penderitaan bila mesti di keluarkan dari AS. Goldsmith menyebutkan ia mempunyai wewenang supaya pemerintah melindungi warga Irak di negara sisi itu. Walau sekian, masalah deportasi pada mereka juga akan tetaplah berlanjut di pengadilan imigrasi.

Paling tidak 199 warga Irak ditahan di lokasi negara sisi itu, yaitu Detroit serta Nashville. Umumnya dari mereka adalah Katolik Chaldean serta etnis Kurdi. Karenanya, penindasan pada komune yang disebut minoritas itu rawan berlangsung di negara aslinya.

Walau sekian, penangkapan yang dikerjakan pada beberapa imigran yang dikerjakan oleh petugas imigrasi ini dilandasi tindak pidana yang mereka kerjakan. Beberapa besar dihukum atas tuduhan kejahatan berat, dari mulai pembunuhan sampai jual beli narkotika.

” Tetapi, kirim kembali mereka ke Irak sama juga dengan membuat mereka hadapi kematian, penyiksaam, serta penganiayaan berat yang lain sebelumnya masalah pidana beberapa imigran ini diputus oleh pengadilan negara ini, ” tutur Goldsmith dalam putusannya, Selasa (11/7).

Sebagian dari warga Irak yang di tangkap di AS di ketahui yaitu anak-anak. Beberapa dari mereka juga mengakui sudah lakukan kejahatan sebelumnya datang ke Negeri Paman Sam atau kurun waktu yang telah lama berlalu.

Warga Irak yang telah di tangkap serta akan dideportasi tetaplah diizinkan tinggal di AS mulai sejak ada perubahan dari kebijakan imigrasi yang diputuskan oleh Presiden Donald Trump. Sesuai sama ketentuan yang dengan resmi berlaku pada 16 Maret lantas, Irak dihapus dari daftar larangan perjalanan yang awal mulanya berlaku untuk beberapa orang dari tujuh negara sebagian besar Muslim.

Baca Juga  Timteng di Kunjungi Menlu AS untuk Selesaikan Konflik Qatar

Kebijakan imigrasi sebagai pro-kontra di AS ini pertama kalinya di keluarkan oleh Trump lewat perintah eksekutifnya pada 27 Januari kemarin. Pertama kalinya ada tujuh negara yang ada dalam daftar larangan perjalanan, yakni Irak, Iran, Somalia, Suriah, Sudan, Libya, serta Yaman.

Tetapi, Irak lalu dihapus dari daftar dengan argumen kontrol visa lewat pemerintah negara itu sudah dikerjakan dibarengi pemberian data. Dalam perubahan paling baru, kebijakan imigrasi ini ditetapkan untuk selalu berlaku oleh Mahkamah Agung AS sesudah beberapa negara sisi memajukan keberatan ketentuan itu pada 29 Juni kemarin.

Tetapi, Mahkamah Agung AS dalam putusannya menyebutkan kalau kebijakan imigrasi yang berisi larangan perjalanan untuk enam warga dari negara sebagian besar Muslim untuk datang ke Negeri Paman Sam tidak berlaku seutuhnya. Ada ketetapan spesial yang sangat mungkin mereka tetaplah bisa masuk lokasi negara adidaya itu.

Berdasar pada putusan, beberapa pemohon visa dari enam negara yang ada dalam daftar larangan mesti mempunyai jalinan dekat serta resmi dengan individu atau entitas di AS untuk memperoleh izin masuk. Ketentuan ini berlaku untuk 90 hari ke depan serta untuk mereka yang berstatus jadi pengungsi 120 hari. Step lanjut dari kebijakan imigrasi ini nanti ditetapkan pada Oktober.