SHARE

Ihwal kebocoran surat dakwaan kasus e-KTP tampaknya akan segera menjadi bola panas. Dewan Pakar Partai Golkar memprotes bocornya isi surat dakwaan kasus e-KTP sebelum persidangan berlangsung.

Bocornya surat dakwaan untuk Irman dan Sugiharto, dua tersangka kasus e-KTP, dinilai tidak lazim.

Sehubungan dengan itu Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP Partai Golkar mempertanyakan masalah bocornya dakwaan tersebut kepada KPK.

Bocornya surat dakwaan Sugiharto dan Irman itu menjadi satu hal yang dibahas pada rapat Dewan Pakar Partai Golkar, Selasa (14/3), di kantor DPP Partai Golkar.

Bagaimana surat dakwaan bisa beredar sebelum persidangan dilangsungkan?

dewanpakari2

Dewan Pakar Partai Golkar meminta DPP Partai Golkar untuk mempertanyakan hal itu kepada KPK. Melalui Fraksi Partai Golkar juga tidak masalah.

Kebocoran surat dakwaan sangat tidak lazim. Sangat menyalahi peraturan.

Salah satu hasil rapat Dewan Pakar Partai Golkar ini adalah, agar DPP Partai Golkar membentuk tim hukum untuk mengadvokasi sejumlah kader yang disebut dalam dakwaan perkara e-KTP.

“Tim hukum untuk mengadvokasi. Maupun ke lembaga Partai Golkar sebagai institusi, jika ada yang coba-coba mengaitkan. Kami minta dibentuk itu,” kata Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar..

Sejumlah nama kader Partai Golkar masuk dalam surat dakwaan kasus e-KTP tersebut yakni Setya Novanto, Gunandjar Sudarsa, Melchias Marcus Mekeng, Ade Komarudin, Mustokoweni, Markus Nari dan Chairuman Harahap.

dewanpakari4

Politikus Partai Golkar yang telah meninggal ikut terseret dalam kasus e-KTP.

Mereka yang disebut dalam dakwaan kasus tersebut yakni Burhanudin Napitupulu dan Mustokoweni.

“Ya susah juga kalau sudah meninggal, apa lagi yang diselediki? Apa mau dikejar sampai alam kubur sana?” kata Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pakar.

Baca Juga  Warga Jakarta Tentukan Sejarahnya Sendiri, Hindari Golput

Mahyudin menduga KPK tetap memproses nama tersebut.

Agung Laksono dan Mahyudin meminta seluruh kader Partai Golkar menjaga kekompakan dengan tidak melakukan kegaduhan politik yang menimbulkan perpecahan.

dewanpakar

Mereka juga menegaskan, tidak perlu ada yang bicara Munaslub.

“Jaga kekompakan, jangan sampai ada usulan-usulan Munaslub. Tidak ada itu. Lakukan tugas kepartaian,” tegas Agung Laksono.

Agung Laksono mengatakan, Golkar bertanggungjawab atas percepatan pembangunan serta mengawal Nawacita.

Sebab, Golkar merupakan parpol yang pertama kali mengusung Joko Widodo terpilih kembali pada periode 2019-2024.

“Ini harus memberikan peran positif untuk efektif mengusung Joko Widodo,” kata Agung Laksono.