SHARE

Proses hukum upaya penuntasan kasus megakorupsi pada proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, populer dengan sebutan kasus Hambalang, sudah dibuka kembali dengan dimulainya persidangan dengan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarengeng di PN Tipikor Jakarta, Senin (10/4).

Proyek P3SON Hambalang disebut-sebut merugikan negara Rp464,391 miliar, dari anggaran tahun 2010-2012 sebesar Rp 2,5 triliun.

Realisasi proyek Hambalang hampir bersamaan dengan digulirkannya proyek e-KTP oleh Kemendagri, yang menelan anggaran sekitar Rp 5,5 triliun dari anggaran tahun 2011-2012, dengan potensi kerugian mencapai Rp 2,5 triliun.

sbyandi

Proyek Hambalang dan proyek e-KTP sama-sama sudah menjadi program pemerintah, dengan penanggung-jawab masing-masing adalah Kemendagri dan Kemenpora.

Bedanya, jika di proyek Hambalang Menpora Andi Alfian Mallarangeng sudah divonis bersalah dan dituntut empat tahun penjara pada persidangan 18 Juli 2014 di PN Tipikor Jakarta, di proyek e-KTP Gamawan Fauzi masih bisa leyeh-leyeh.

Gamawan Fauzi tidak mampu meniru sikap ksatria yang ditunjukkan sesama koleganya di Partai Demokrat itu, Andi Mallarangeng.

bui

Andi Mallarangeng tidak terbukti melakukan korupsi, namun melakukan pembiaran atas apa yang dilakukan oleh adiknya, Choel. Hukuman empat tahun untuk mantan jubir SBY dan menpora itu jauh lebih rendah daru tuntutan jaksa, yakni 10 tahun
penjara.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, sejumlah anak buah Gamawan Fauzi sudah dijadikan tersangka dan ditahan KPK. Namun, Gamawan Fauzi masih bersikeras tidak menerima dana dari proyek besar di kementeriannya itu.

Penyelesaian kasus Hambalang dan penuntasan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP menjadi beban pemerintahan Jokowi. Masih ada satu kasus lagi, yakni kasus Century, yang juga terjadi semasa pemerintahan SBY.

sesen

Kasus Century juga wajib dibuka kembali oleh KPK. Beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan data terkait tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam kasus itu.

Baca Juga  Soal Penahanan Ahok di Mako Brimob, Politikus PAN Kritik Yasonna

Bulan lalu, Yasonna Laoly mengaku sedang berada di Hongkong terkait penyidikan kasus Century itu, ketika ia mendapatkan surat panggilan untuk bersaksi di sidang e-KTP.

Di kasus e-KTP ini Yasonna Laoly termasuk salah satu politisi PDI-P yang disebut-sebut menerima aliran dana proyek Kemendagri itu selain Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, dan Arief Wibowo.