SHARE

Jakarta – Menteri Hukum serta HAM Yasonna Laoly mencatat ada beberapa ratus ribu ormas berbadan hukum yang terdaftar di instansinya. Perppu Ormas dinilai efisien menghindar, mengawasi, serta menindak aktivitas anti-Pancasila.

” Di Kementerian Hukum serta HAM, terdaftar 325. 887 ormas berbadan hukum (yayasan atau perkumpulan), beberapa dari ormas yang terdaftar itu sudah tercatat jauh sebelumnya Kemerdekaan 1945, yakni mulai sejak berlakunya Staatsblad 1870 Nomor 64 mengenai Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, ” tutur Yasonna di Gedung Pengayoman, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).

Yasonna menilainya Perppu Ormas jadi jalan alternatif untuk menghindar aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta keutuhan NKRI. Sebab, hadirnya UU yang ada sekarang ini dinilai tidak efisien.

” Ini kurang mencukupi untuk pemerintah lakukan pengawasan seperti harusnya pada ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945, ” ucapnya.

Sesuai sama Pasal 22 UUD 1945 serta putusan MK, Yasonna menyebutkan presiden bisa keluarkan Perppu atas kegentingan yang memaksa. Sedang UU Ormas yang ada dinilai mempunyai kekurangan serta kekosongan hukum karna membutuhkan saat yang lama.

” RUU Terorisme saja telah bertahun, tak tahu telah berlangsung sebagian bom mulai sejak RUU kita kemukakan pada DPR. Berapakah momen bom sesudah Thamrin? Karna yang kita kemukakan pasca-bom Thamrin. Oleh karenanya, kekosongan hukum itu di ambil lewat Perppu, ingin tidak mau, ini untuk melindungi NKRI kita ambillah aksi, ” katanya.

Baca Juga  Ini Alasan Hasto Sebut Hubungan PDIP dan Gamawan Fauzi Buruk