SHARE

Jakarta – Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly menyongsong baik sikap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga akan menuntut SK pembubaran HTI. Pihaknya siap melawan tuntutan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

” Ya silahkan. Silahkan saja, serta itu mekanisme yuridisnya. Serta kita siap untuk berperkara. Siap untuk melayaninya, ” tutur Yasonna selesai terima Komunitas Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) di Gedung Pengayoman Kemenkum HAM, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2017).

Yasonna tidak mempermasalahkan sikap organisasi yg tidak mempunyai satu pendapat pada Perppu 2/2017. Oleh karenanya, Pemerintah juga memberi celah untuk menuntut ke pengadilan.

” Umpamanya ketentuan Menteri Hukum serta HAM terasa tidak cocok, ada pengadilan. Ada PTUN. (Silahkan) disalurkan ke PTUN, ” tutur Yasonna.

Yasonna juga mengapresiasi atas hadirnya FAPP yang siap membela pemerintah. Terutama support serta prinsip mereka membuat perlindungan pancasila jadi basic negara.

” Jadi dengan sama, teman-teman advokat lihat kalau apa yg dikerjakan pemerintah ini butuh kita dukung, butuh kita bela dari perspektif yuridisnya. Saya mengatakan terima kasih. Pada teman, ini lintas organidasi advokat, lintas daerah, dari Semarang, Kalimantan, serta Surabaya. Semuanya gabung. Ini memberikan prinsip kalau aksi pemerintah butuh di dukung serta dibela, ” ujarnya.

Ormas HTI resmi dibubarkan dengan pencabutan status tubuh hukum oleh Kemenkum HAM. Diluar itu, semua aktivitas yang mengatasnamakan HTI juga dilarang. HTI mengemukakan juga akan lakukan perlawanan hukum dengan memajukan tuntutan ke PTUN.

” Perlawanan hukum kami kelak ke PTUN, ” tutur juru bicara HTI Ismail Yusanto waktu dihubungi, Rabu (19/7/2017) malam.

Baca Juga  Sebelum Diblokir, Kami Sudah Tutup Situs Secara Mandiri Ungkap HTI