SHARE

Pasca-pencabutan status tubuh hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah akan tidak segera menjatuhkan sangsi pidana pada pengurus ataupun anggota ormas itu.

Jaksa Agung Muda bagian Intelijen (Jamintel) Adi Toegarisman menyebutkan, aparat penegak hukum tidak dapat dengan gampang menjatuhkan sangsi pidana seperti ditata dalam Perppu No. 2 Th. 2017 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 17 th. 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Sebab, sangsi pidana didalam Perppu Ormas berbentuk ultimum remedium atau jadi usaha paling akhir yang diaplikasikan oleh aparat penegak hukum.

” Kita ini negara hukum. Tidak semudah itu. Sangsi pidana di perppu itu sifatnya alternatif serta kami setuju tempatnya ultimum remedium, ” tutur Adi dalam satu acara diskusi bertopik ‘Tindak Lanjut Penerbitan Perppu Nomor 02 Th. 2017’, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (21/7/2017).

(baca : Polisi Juga akan Bubarkan Aktivitas HTI bila Tetaplah Melakukan aktivitas)

Adi menjelaskan, maksud pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yaitu untuk menertibkan ormas-ormas yang berideologi anti-Pancasila.

Oleh karenanya, usaha mencegah penebaran memahami radikal serta pemberdayaan ormas lebih diprioritaskan oleh pemerintah.

Aplikasi sangsi pidana, kata Adi, dapat diaplikasikan jika pengurus ataupun anggota ormas tetaplah lakukan aktivitas sesudah status tubuh hukumnya dicabut.

” Bila telah dibubarkan, sadari serta janganlah berbuat kembali, ” ucapnya.

HTI berulang-kali menyatakan pihaknya tidak anti-Pancasila. Mereka berasumsi pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang mencabut status bahan hukum.

HTI juga akan meniti jalur pengadilan untuk melawan ketentuan pemerintah. Diluar itu, HTI dengan ormas beda memajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah mengatur sangsi pidana pada anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan serta anti-Pancasila.

Terlebih dulu ketetapan tentang aplikasi sangsi pidana tidak ditata dalam UU Ormas.

Pasal 82A ayat (1) Perppu Ormas mengatakan kalau anggota serta/atau pengurus ormas yang bertindak kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban serta bertindak sebagai wewenang penegak hukum, bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bln. serta paling lama setahun.

Sangsi yang sama saja dapat diberi pada ormas yang bertindak permusuhan berbau SARA (Suku, agama, ras serta kelompok) serta penistaan atau penodaan agama.

Pada pasal 82A ayat (2) ditata tentang pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima th. serta paling lama 20 th..

Sangsi itu dijatuhkan pada anggota serta/atau pengurus ormas yang berpedoman, meningkatkan dan menebarkan ajaran atau memahami yang bertentangan dengan Pancasila.

Sangsi itu dapat juga diberi pada anggota ormas yang lakukan aktivitas separatis serta memakai atribut organisasi terlarang.

Terlebih dulu, UU Ormas tidak mengatur dengan detil tentang aplikasi sangsi pidana. Pasal 81 ayat (1) UU Ormas menyebutkan, tiap-tiap orang yang disebut anggota atau pengurus Ormas, baik sendiri-sendiri ataupun bersama lakukan tindak pidana, dipidana sesuai sama ketetapan ketentuan perundang-undangan.