SHARE

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, kajian mendalam masih dilakukan untuk menentukan sanksi untuk Ketua DPR Setya Novanto.

Dimyati sebagai anggota baru di MKD sangat peduli dan perlu mempersoalkan bukti rekaman yang dijadukan oleh Sudirman Said dan Maroef Syamsudin yang ternyata bukan asli.  “Nanti kita lihat, ada unsur pelanggaran etiknya atau tidak. Saya tidak boleh memutuskan sebelum mengkaji secara mendalam,” kata Dimyati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dimyati berharap, bukti aduan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said harus benar-benar asli. Masalahnya saat ini, bukti rekaman asli tersebut ada di tangan Kejaksaan Agung. Upaya MKD untuk meminta bukti rekaman asli itu belum berhasil karena tak diperkenankan oleh pemilik rekaman, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Ditengarai Maroef Syamsudin sengaja menyembunyikan rekaman asli tersebut karena dalam rekaman itu sudah tidak asli alias penuh rekayasa atau edit.

Karena masih mengkaji serta tak ada bukti rekaman asli, Dimyati mengaku belum bisa menyimpulkan sanksi yang akan dijatuhkan pada Setya Novanto. Namun sebagai hakim di MKD, Dimyati enggan berandai-andai dalam opsi pertimbangan pengambilan keputusan terhadap perkara Setya yang dilakukan Rabu besok. “Ya kita lihat ada pelanggaran atau tidak. Karena tidak boleh mendahului putusan,” ujar Dimyati.

Rapat internal MKD semalam memutuskan perkara pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto akan diambil Rabu (16/12) besok. Yang mulia anggota MKD tentu saja harus memutuskan dengan jernih, adil dan jujur. Mereka tidak boleh mendengarkan suara rakyat yang sudah dikondisikan dan menjadi korban framing dari media massa, terutama Metro TV. Yang mulia MKD harus benar-benar independen dan tanpa prasangka dalam memutuskan kasus rekaman illegal yang sangat minim bukti tersebut.

“Dengan perdebatan-perdebatan cukup panjang, diputuskan hari Rabu pukul 13.00 dilakukan konsinyering untuk mengambil keputusan terhadap perkara ini,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Putusan siding MKD sendiri akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh hanya berdasarkan spekulasi atas barang bukti yang sangat lemah dan tidak asli.