SHARE

Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyikapi tentang Perppu Nomor 2 Th. 2017 yang mengatur ormas. Din menyebutkan baiknya pemerintah lebih memprioritaskan dialog di banding aksi represif.

” Pada yang dituduh anti-Pancasila memanglah baiknya di ajak berdialog, dibina dulu siapa tahu dengan pendekatan sekian itu mereka juga akan mengerti. Karna saya mencermati begitu banyak yang menghadirkan kehidupan fikiran yang bertentangan dengan Pancasila, ” kata Din di kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Din menyebutkan Perppu itu belum juga demikian menekan untuk menukar UU Ormas. Dia menilainya masih tetap ada langkah beda yang bisa ditempuh pemerintah.

” Perppu pasti kewenangan presiden meskipun Perppu itu di keluarkan sejauh yang saya kenali bila ada kondisi yang begitu genting. Sesaat kondisi keadaan berkaitan dengan Perppu itu respon saya belumlah genting. Ini hingga masih tetap ada pendekatan beda, ” ungkap Din.

Bekas Ketua PP Muhammadiyah ini mengimbau pemerintah waspada ambil langkah dalam membubarkan ormas. Menurut dia, kebebasan berserikat serta memiliki pendapat sudah ditata dalam konstitusi.

” Serta yang ke-2, berkaitan dengan pembubaran ormas, negara butuh waspada karenanya yaitu hak konstitusional kebebasan berserikat grup yang ditanggung oleh UUD, ” tuturnya.

” Kalau bila ada beberapa grup orang-orang yang anti atau menampik Pancasila memanglah tidak benar mesti kita tolak karna kita telah setuju basic negara kita ini yaitu Pancasila, ” ucapnya.

Berkaitan dengan tudingan kalau Perppu diperuntukkan untuk membubarkan HTI, Din memiliki pendapat HTI memiliki hak menuntut lewat pengadilan. Dia sangsi bila HTI dituding jadi ormas yang menampik Pancasila.

” Ya pasti miliki hak. Bila HTI benar menampik Pancasila, saya menginginkan ada dimuka untuk menampiknya karna kita telah prinsip. Namun apakah benar sekian? ” katanya.

Baca Juga  Pemerintah Bisa Langsung Bubarkan Ormas Anti Pancasila Usai Ada Perppu

Paling akhir, Din menilainya penerbitan Perppu itu berkaitan dengan dimensi politik yang ada sekarang ini. ” Putusan pemerintah kan putusan politik, tentu ada dimensi politiknya, ” tuturnya.