SHARE

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilainya, usaha Panitia Spesial (Pansus) Hak Angket KPK memohon info dari beberapa napi koruptor di Lapas Sukamiskin, adalah manuver yg tidak umum.

Terkecuali tidak umum, menurut Benny, manuver itu dia anggap bertentangan dengan nalar umum.

Sebab, info yang dipakai oleh Pansus Angket untuk menyelidiki KPK didapat dari beberapa napi yang divonis lewat pengadilan yang sah.

” Apa yang dikerjakan Pansus Angket ini tidak umum serta melawan nalar umum. Dalam perspektif politik pasti ini jadi manuver pansus. Namun dengan yuridis napi itu telah dihukum lewat sistem peradilan yang kredibel serta legal, ” tutur Benny waktu dihubungi, Senin (10/7/2017).

Benny menyebutkan, gagasan pansus hak angket untuk mengonfrontasi info beberapa napi yang mengatakan KPK terindikasi lakukan pelanggaran juga tidak masuk akal.

Pasalnya, dengan tehnis susah untuk mendatangkan beberapa napi itu dalam sistem penyelidikan hak angket.

Di bagian beda, susah juga untuk menunjukkan apakah info beberapa napi itu benar.

” Dengan tehnis apa mungkin saja napi koruptor itu didatangkan ke DPR, pasti begitu rumit. Antasari yang bekas Ketua KPK tidak bisa izin keluar Lapas waktu anaknya menikah. Jadi berkesan dibuat-buat bila ingin dikonfrontasi, ” kata dia.

Terlebih dulu, Ketua Pansus Hak Angket KPK. Agun Gunandjar Sudarsa menyebutkan, dari kacamata beberapa napi masalah korupsi di Lapas Sukamiskin, mereka menilainya KPK terindikasi lakukan pelanggaran.

Hal tersebut di sampaikan Agun selesai Pansus Hak Angket KPK yang di pimpinnya lakukan dengar pendapat dengan beberapa napi koruptor di lapas Sukamiskin.

” Mereka menyebutkan ada beberapa hal yang menyebutkan kalau berlangsung kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi, kalau juga berlangsung pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya privat, keluarga dsb, ” kata Agun, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017).

Agun menyebutkan, beberapa napi itu bisa bertanggungjawab dengan ungkapan mereka masalah tanda-tanda pelanggaran KPK ini.

Bahkan juga, mereka siap dikonfrontasi suatau waktu jika memanglah Pansus mengundang mereka untuk didatangkan jadi saksi didalam sistem penyelidikan Hak Angket KPK, ” tutur Agun.