SHARE

London – Pengadilan Tinggi London mengambil keputusan kalau penjualan senjata oleh pemerintah Inggris ke Arab Saudi sah sesudah membahas bukti-bukti rahasia.

Ketentuan itu di keluarkan dalam sidang pada Senin (10/07).

Hakim menyebutkan ” materi tertutup ” yg tidak dibeberkan ke umum karna argumen keamanan, ” sediakan info penambahan yang perlu untuk menyimpulkan kalau ketentuan menteri luar negeri untuk membatalkan atau tunda penjualan senjata ke Arab Saudi masuk akal “.

Pengadilan menggugurkan alasan beberapa aktivis yang bersikukuh kalau pemerintah Inggris tidak mematuhi hukum kemanusiaan internasional karna jual senjata ke Arab Saudi yang lalu dipakai dalam perang di Yaman. Penjualan senjata Inggris, seperti disibak oleh PBB, mengakibatkan beberapa ribu masyarakat sipil tewas di Yaman.

Mulai sejak lebih dari dua th. ini, Arab Saudi memperlancar serangan udara di Yaman dengan tujuan pemberontak Houthi.

Banding
Beberapa aktivis yang tergabung dalam grup Campaign Against the Arms Trade membawa masalah penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi ini ke Pengadilan Tinggi.

Menyikapi putusan pengadilan, mereka sontak menyebutkan juga akan memajukan banding.

” Putusan ini begitu tidak sesuai harapan, serta kami juga akan memajukan banding. ”

” Bila putusan ini ditegakkan jadi hal semacam ini juga akan dipandang jadi lampu hijau untuk pemerintah untuk selalu mempersenjatai serta mensupport diktator yang brutal serta pelanggar hak asasi manusia seperti Arab Saudi yang sekalipun meremehkan hukum kemanusiaan internasional, ” kata Andrew Smith, dari Campaign Against Arms Trade.

Inggris jual beragam senjata ke Arab Saudi, termasuk juga pesawat tempur Typhoon serta Tornado dan bom terpandu.

Penjualan senjata itu membuat beberapa ribu lapangan pekerjaan di Inggris serta menghadirkan miliaran poundsterling berbentuk pendapatan dari bidang perdagangan senjata Inggris.

Baca Juga  Pencegahan Pendanaan Terorisme, RI-Inggris Tingkatkan Kerja Sama

Arab Saudi mensupport pemerintahan Yaman yang disadari internasional sesudah pecah perang saudara pada 2015.

Pemberontak Houthi, yang setia pada presiden yang dilengserkan Ali Abdullah Saleh, mulai serangan pada 2014, serta memaksa pemimpin mereka, Abdrabbuh Mansour Hadi mengungsikan diri ke luar negeri untuk sekian waktu.

Mulai sejak waktu itu, kerajaan Arab Saudi, serta delapan negara beda di Teluk yang beberapa besar beraliran Sunni, mensupport serangan udara dengan maksud kembalikan pemerintahan dibawah Abdrabbuh Mansour Hadi.