SHARE

Miryam S Haryani sudah hampir dua pekan ini menjadi menghuni salah satu sel di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Politisi Hanura yang mantan anggota Komisi II DPR pada periode 2009-2014, dan kini menjadi anggota Komisi V, ditahan sejak 1 Mei 2017. Ia menjalani penahanan untuk 20 hari kedepan, setelah ditangkap karena dianggap buron sejak lima hari sebelumnya.

Memenuhi panggilan penyidik KPK, Miryam kemarin dikeluarkan dari selnya. Ia dimintai keterangannya terkait pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus e-KTP, yang membuatnya didakwa memberi keterangan palsu.

Seusai pemeriksaan, kepada media, Miryam mengatakan bahwa ia memprotes soal penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sebenarnya protes saja terhadap DPO saya, kan saya kooperatif kenapa saya dibuat DPO,” demikian antara lain disampaikan Miryam seusai pemeriksaan.

mirismikikik
Miryam S Haryani saat ditangkap setelah DPO selama lima hari

Sementara soal dirinya yang berkali-kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa, Miryam menyatakan bahwa sudah ada keterangan dari tim kuasa hukumnya.

“Saya mangkir kan ada surat tertulisnya melalui ‘lawyer’ saya,” ucap Miryam.

Yang menarik, Miryam kembali menyatakan bahwa tidak ada yang menekan dirinya untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam persidangan perkara KTP-elektronik (KTP-e) di PN Tipikor Jakarta, pada Kamis (23/3) lampau.

“Tidak ada,” tegas Miryam, yang dikenal juga sebagai Srikandi Hanura itu.

Sementara soal materi pemeriksaan yang dilakukan KPK, Miryam enggan berkomentar.

“Tanya di atas saja,” ucap Miryam yang diperiksa sekitar enam jam itu.

Sekadar mengingatkan, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga  Penuntasan Kasus BLBI & Century, KPK Tumpul ke Yang Besar, Tajam ke Yang Kecil

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

mirismikik
Miryam S Haryani di persidangan e-KTP di PN Tipikor Jakarta, 23 Maret

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam sambil menangis.