SHARE

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membetulkan kalau gula pasir adalah komoditas yg tidak masuk dalam deretan barang tidak terkena Pajak Bertambahnya Nilai (PPN). Dengan kata beda, gula adalah barang yang dikenai PPN 10 %.

Direktur Ketentuan Perpajakan Ditjen Pajak Kemenkeu Arif Yanuar mengatakan, ketentuan ini tertuang dalam pasal 4A ayat 2 huruf b Undang-Undang (UU) nomor 42 Th. 2009 mengenai Pajak Bertambahnya Nilai Barang serta Layanan serta Pajak Penjualan atas Barang Elegan (UU PPN). ” Berarti ya gula bukanlah masuk barang yang tidak terkena PPN, ” kata Arif, Senin (10/7).

Seementara itu, Kepala Tubuh Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menerangkan, sesungguhnya kebijakan PPN 10 % atas gula pasir serta product pertanian atau perkebunan digerakkan karena ada uji materi atas Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 31 Th. 2007. Ketentuan itu mengaturan mengenai barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, termasuk juga penyerahan barang hasil pertanan serta perkebunan.

Suahasil mengungkap, awal mulanya Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Indonesia yang memajukan uji materi atas PP Nomor 31 Th. 2007 mengenai perubahan ke-4 atas PP Nomor 12 Th. 2001 mengenai Import Serta Atau Penyerahan Barang Terkena Pajak Spesifik Yang Berbentuk Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN itu. Hal yang berlangsung setelah itu, Mahkamah Agung mengabulkan uji materi itu serta diambil kesimpulan kalau barang hasil pertanian serta perkebunan bukanlah sekali lagi jadi komoditas strategis. Hal semacam ini tertuang di pasal 16B Undang-Undang (UU) mengenai PPN.

” Konsekwensinya ya mesti dipungut PPN 10 % atas penyerahannya, ” tutur Suahasil, Senin (10/7).

Baca Juga  Mencicipi Bajaj 'Qute' Roda 4 Keliling Jakarta